04 Jun 2019 09:35
Wagub: Laporan Penyelenggaraan Bakal Dikumpulkan

Kepala Peda Wajib Kontrol Pelayanan Publik

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menegaskan semua Kepala Perangkat Daerah (Peda) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut serta 15 kabupaten/kota untuk terus menjalankan pelayanan publik dengan menggunakan sistem shift.

 

Kandouw juga mengatakan, pelayanan publik harus berjalan maksimal pada saat cuti bersama dan libur.

"Jadi memang untuk instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu harus terus masuk dan melaksanakan pelayanan. Tidak ada yang libur dalam rangka melayani masyarakat. Setiap kepala peda wajib mengontrol pelayanan publik. Karena diakhir liburan nanti, semua peda wajib mengumpulkan laporan. Baik PNS yang tidak masuk, serta penyelengaraan pelayanan di masing-masing daerah. Ini sifatnya wajib, karena akan diteruskan ke pusat," tegasnya, Senin (3/6).

Yang masuk sekarang, menurut Kandouw, akan mendapatkan penggantian libur di cuti tahunan nanti. Karena itu, jelasnya, pegawai yang masuk tidak perlu khawatir akan hari libur. Dirinya juga mengharapkan kepala daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus mempu mengontrol instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

"Ini bukan hanya berlaku bagi peda Pemprov Sulut saja. Tapi untuk semua yang ada di 15 kabupaten/kota. Saya sangat berharap, agar semua kepala daerah dapat mengontrol jalannya pelayanan publik di daerah masing-masing. Apalagi untuk Pemprov Sulut, saat ini penilaian tunjangan melalui e-kinerja. Jadi tunjukkan saja kualitas kerja dan penyelengaraan pemerintahan," tuturnya.

Di sisi lain, pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, prinsip-prinsip pelayanan publik itu sudah diatur dalam UU 25/2009. Karena itu, jelasnya, institusi harus memberi perhatian lebih dalam pelayanan publik. Apalagi saat masa liburan.

"Jadi misalnya, kepolisian dan aparat terkait tentu harus mengantisipasi peningkatan volume kendaraan di jalan raya karena banyak masyarakat memanfaatkan liburan untuk pergi ke luar kota. Begitu juga dengan instansi pemerintahan seperti dinas perhubungan. Tentu semua yang bersentuhan dengan UU 25/2009, harus tetap melakukan pelayanan publik," tutupnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar