31 Mei 2019 12:07

Menteri ESDM Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

MyPassion
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (31/5). (Ridwan/JawaPos.com)

MANADOPOSTONLINE.COM--Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (31/5). Jonan tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.40 WIB. Dia akan diperiksa terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi Jumat (31/5).

Ini adalah pemeriksaan pertama kali bagi Jonan. Sebelumnya ia empat kali tidak menghadiri panggilan yaitu pada 13 Mei, 15 Mei, 20 Mei, dan 27 Mei 2019.

Pada pemanggilan sebelumnya, Jonan beralasan bahwa dirinya sedang melakukan kunjungan kerja keluar negeri. Sehingga baru hari ini Jumat (31/5) dia dapat memenuhi panggilan penyidik KPK.

Keterangan Jonan dibutuhkan untuk dugaan perkara suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan tersangka mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Sofyan diduga berperan aktif dalam mengatur jalannya proyek tersebut.

Peran Sofyan terlihat dari keaktifannya terlibat dalam sejumlah pertemuan guna membahas kelanjutan proyek. Melalui beberapa pertemuan yang dihadirinya, Sofyan diduga berulang kali membahas terkait berjalannya proyek PLTU tersebut, termasuk penunjukkan Johanes Budisutrisno Kotjo untuk menangani proyek PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan eks Sekjen Golkar Idrus Marham menerima suap dari Pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo.

KPK menduga, Sofyan mendapat jatah yang sama dengan Eni dan Idrus. Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.(jawapos)

Kirim Komentar