29 Mei 2019 19:21

Takut Diprotes Ortu Siswa, Kepsek Langgar Aturan Permendikbud

MyPassion
Daglan Walangitan

MANADOPOSTONLINE.COM—Penerimaan rapor untuk kenaikan kelas di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) lingkup Kota Manado dilaksanakan hari ini (29/5). Diduga ada beberapa oknum kepala sekolah yang menaikkan kelas anak didiknya karena takut diprotes oleh orang tua murid. Padahal anak tersebut tidak memenuhi syarat Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada Disdasmen. Mengenai kriteria ketuntasan minimal (KKM) belajar sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. 

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado membenarkan hal ini. Drs Daglan Walangitan MPd mengatakan, memang yang terjadi sekarang sistem penilaian tidak sesuai dengan aturan. Walaupun di sekolah-sekolah lain sudah menerapkan aturan ini tapi masih ada sekolah yang belum menerapkannya. “Anak-anak sekarang sangat mudah naik kelas walaupun sering tidak hadir di kelas," ujarnya. 

Walangitan menjelaskan, ketika ada anak yang tidak naik kelas karena masalah kehadiran, sebelumnya guru harus sudah menindaklanjuti dengan mengirim surat panggilan pada orang tua dan home visit. Sehingga jika anak tersebut tidak naik kelas ada bukti dari sekolah maka orang tua tidak bisa komplain lagi. Jika sebaliknya, anak didik tidak masuk kelas dan guru tidak memberitahuankan pada orang tua. Itu akan menjadi tanggung jawab sekolah. 

Dia menegaskan, para kepala sekolah mulai tahun ini harus menerapkan aturan sistem penilaian sesuai dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 edisi revisi. Jika tidak memenuhi aturan jangan dipaksakan untuk naik kelas. “Kita harus tegas bahwa siswa yang tidak memenuhi syarat untuk penaikan kelas, tidak akan naik kelas," tambahnya. 

"Kami bertekad untuk memastikan layanan pendidikan di TK, SD, SMP Kota Manado agar dapat menjawab kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan implementasi peraturan yang mengatur sistem penilaian dan disekolah ada syarat ketuntasan minimal," tukasnya.(lin)

Kirim Komentar