29 Mei 2019 09:17

Pengawas Lemah, Korupsi Subur

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan untuk 14 kabupaten/kota dan provinsi. Namun itu belum menjamin bersihnya pengelolaan keuangan daerah. Akademisi Unima Dr Charles Tangkau mengatakan, beberapa kasus terjadi, daerah yang mendapat opini WTP dari BPK-RI tapi bermasalah dalam hal korupsi. Digarap para penegak hukum. Baik KPK, polri, maupun kejaksaan.

"Optimalisasi pengawasan BPK perlu ditingkatkan. Juga harus transparan disampaikan kepada publik agar masyarakat dapat menilainya. Begitupun partisipasi masyarakat diperlukan. Untuk memantau dan mengamati pelaksanaan pengawasan terkait kinerja kepala daerah. Untuk mencegah fraud atau penyimpangan," sambung Tangkau.

Lebih lanjut, katanya, opini BPK sering menjadi suatu ukuran keberhasilan kepala daerah atas pencapaian pengelolaan keuangan yang dimiliki. "Masyarakat dalam hal ini perlu mengetahui secara transparan parameter ukuran yang digunakan sehingga jelas dan terukur," jelasnya.

Pimpinan Prodi Administrasi Negara Unima ini berpendapat, tugas BPK-RI harus lebih dimaksimalkan. “Karena daerah butuh lembaga pemerintah yang berintegritas, profesional dan kapabel. Baik internal maupun eksternal. Untuk mengawasi keuangan negara,” ujarnya, saat diwawancarai.

Dikatakannya, APBD, APBN, dan BUMN harus terintegrasi dan saling mendukung. “BPK-RI sebagai pengawas/pemeriksa eksternal perlu didorong transparansi. Terlebih ketika pengawasan dilakukan pada kepala-kepala daerah. Ini tentu bersinergi dengan lembaga hukum lainnya. Opini WTP BPK terhadap pemda belum tentu tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan," bebernya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut Kombes Pol Yandri Irsan ketika diwawancarai mengatakan, meski daerah mendapatkan WTP bukan berarti tidak ada korupsi. “Korupsi bisa terjadi dengan modus macam-macam. Hal ini tentunya tidak lepas dari aparatur pemerintahan yang mengawakinya,” katanya.

Di satu sisi daerah yang mendapat opini WTP dari BPK itu harus diapresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan. Tinggal persoalannya apakah usaha untuk mencapai WTP itu diiringi dengan memperbaiki ke dalam. Khususnya personel atau aparatur pemerintahan.

“Dapat disimpulkan suatu daerah mendapat opini WTP tidak menjamin korupsi tidak terjadi. Oknum-oknum yang berjiwa koruptor jika tidak memiliki komitmen dan sistem pengawasan yang baik akan mencari celah untuk berbuat korupsi,” tandas Kombes Yandri.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM menjelaskan, pihaknya memberikan opini berdasarkan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. "Ini wujud akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah. Serta memenuhi kebutuhan informasi mereka yang berkepentingan," sebutnya.

Meski demikian dia menambahkan apabila pemeriksa menemukan adanya kecurangan, penyimpangan, atau pelanggaran terhadap perundang-undangan khususnya yang berdampak pada indikasi adanya kerugian negara maka diungkapkan dalam LHP. "Dalam batas tertentu hal ini mungkin akan memengaruhi opini terhadap kewajaran laporan secara keseluruhan," tukasnya.

Dia mengatakan ada perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak positif yang ditemukan dalam pemeriksaan. "Berdasarkan hasil pemeriksaan kami opini terhadap hasil pemeriksaan pemerintah daerah cukup bagus," ungkapnya.

Dia mengajak masing-masing daerah tidak berpuas diri dengan hasil yang ada mengingat masih banyak masalah yang perlu diperhatikan.

"Beberapa permasalahan umum yang membutuhkan perbaikan antara lain tunjangan perumahan dan transportasi belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan, pengelolaan PAD belum maksimal, potensi besar tidak dioptimalkan. Bahkan yang sudah ada belum dikelola baik. Pemberian honor belum tepat, persediaan belum dikelola maksimal, kekurangan volume pekerjaan, penyerahan aset belum diterima Pemprov Sulut," jelasnya.(tr-02/mpo/gnr/gel)

Kirim Komentar