29 Mei 2019 09:28

Libur Lebaran Pelayanan Publik Wajib Buka, BKD: Sudah Ada Surat Edaran

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Dalam menghadapi hari raya keagamaan Idul Fitri, pemerintah memberikan kompensasi libur bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Tenaga Harian Lepas (THL). Tak tanggung-tanggung, selain libur nasional, pemerintah juga memberikan cuti bersama bagi semua pegawai.

 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara (Sulut) Femmy Suluh pun menegaskan, selama libur tersebut, pelayanan publik bakal tetap berjalan. Menurutnya, semua Perangkat Daerah (Peda) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan diatur agar tetap bisa membuka pelayanan saat cuti bersama. Untuk melegitimasi hal tersebut, maka menurutnya, sudah ada surat edaran gubernur terkait dibukanya pelayanan publik saat libur Idul Fitri.

"Jadi untuk menjamin kelancaran pelayanan publik agar tetap berjalan dan berlangsung sebagaimana mestinya, maka diharapkan kepada kepala daerah serta Peda untuk mengatur penugasan pegawai pada tanggal pelaksanaan cuti bersama. Jadi dengan membuat jadwal piket bagi Peda atau unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Karena kan mencakup kepentingan masyarakat luas. Dan ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 800/19.4079/Sekr-BKD tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah," tuturnya.

Suluh mengatakan, untuk efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah daerah, maka pemerintah telah menetapkan tanggal 5 dan 6 Juni 2019 sebagai hari libur nasional. Dan untuk cuti bersama menurutnya, diberikan tanggal 3, 4, dan 7 Juni.

Dalam surat edaran tersebut, menurut Suluh, dijelaskan bahwa penetapan hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri dipandang sudah cukup.

"Jadi selain tetap membuka pelayanan publik dengan mengatur sistem shift, dalam edaran juga mengimbau kepada kepala daerah serta Peda kabupaten/kota untuk tidak memberikan cuti tahunan pada sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama dimaksud, kepada setiap PNS di lingkungan instansinya masing-masing. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 333 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen PNS. Maka cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang telah diberikan. Jadi kalau ada yang tetap menjalankan pelayanan publik karena jabatan, maka cuti bersama bisa diambil saat cuti tahunan," ungkapnya.

12
Kirim Komentar