29 Mei 2019 09:19

Kenaikan Gaji PNS tak Bantu Suara Jokowi, Moeldoko: 72 Persen Pilih 02

MyPassion
Moeldoko

MANADOPOSTONLINE.COMKenaikan gaji dan pemberian THR bagi PNS dan pejabat non struktural, rupanya tak memberikan efek bagi suara Jokowi di Pilpres. Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Moeldoko menegaskan, tuduhan yang menyebut pihaknya menyalahgunakan BUMN untuk pemenangan Pilpres 2019 adalah tidak benar.

 

Moeldoko mengatakan, berdasarkan hasil survei, ada 78 persen pegawai BUMN memilih pasangan calon 02 Prabowo-Sandiaga.

"Menggerakkan BUMN? Tahu enggak (pegawai) BUMN yang milih 02? 78 persen. Menggerakkan ASN? ASN 72 persen yang milih (Prabowo-Sandi). Di mana menggerakkan?" ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/5) dilansir dari liputan6.

Moeldoko heran, dengan tuduhan tersebut. Sebab, dari hasil rekapitulasi suara KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf mengalami kekalahan telak di Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatera Barat.

"Dimana menggerakan? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak. Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan 100 persen semua," jelas dia.

Kepala Staf Kepresidenan itu menambahkan, pasangan Jokowi-Ma'ruf juga kalah di perumahan Paspampres dan Sekretariat Negara. Hal itu disampaikannya berdasarkan survei internal TKN. "Iya, di Paspampres kalah. Di perumahan Setneg kalah. Terus mana yang digerakkan?" ujar Moeldoko.

Dilansir dari merdeka, Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan, banyak mendapatkan laporan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Salah satu modusnya, kata Sandi yaitu politik uang.

"Beragam modusnya, ada yang pakai anggaran BUMN, hingga modus uang dalam 400.000 amplop dan sebagainya. Saya harap ini bisa ditindaklanjuti," kata Sandi usai menggelar pertemuan di kantor Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (15/5).

Namun, hingga saat ini dia belum akan bertindak karena masih berbaik sangka dengan penyelenggara pemilu. "Kami masih berbaik sangka. Ini kan Ramadhan, tidak ada salahnya berbaik sangka," kata Sandi.

Sandiaga mengatakan, penyelenggara pemilu masih memiliki waktu untuk merespons laporan kecurangan pemilu hingga beberapa waktu ke depan. "Harapan saya ada koreksi sehingga penyelenggara bisa menghadirkan pemilu yang jujur, adil dan berdaulat," jelasnya.(gnr)

Kirim Komentar