28 Mei 2019 10:34
Jadi Temuan BPK di LKPD Pemkot Manado

Sewa Mobil dan Honorer Pegawai Bermasalah

MyPassion
Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut menerima LHP dari BPK-RI, di gedung BPK-RI Perwakilan Sulut, kemarin.(Humas)

MANADOPOSTONLINE.COM—Sejumlah temuan mewarnai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada LKPD Pemkot Manado, kemarin. Meski begitu, BPK-RI tetap menghadiahi jajaran GS Vicky Lumentut dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

 

Hasil ini diumumkan, Senin (27/5) kemarin. Bertempat di kantor BPK-RI Perwakilan Sulut. Dari informasi dihimpun, temuan yang jadi catatan yakni pembayaran sewa mobil di DPRD Manado, pengelolaan PAD belum maksimal potensi besar, pemberian honor pegawai melebihi standar, pencatatan uang persediaan belum tertib, kekurangan volume dan keterlambatan pekerjaan.

Temuan-temuan tersebut wajib diselesaikan Pemkot Manado sebelum 60 hari. Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut membenarkan catatan-catatan tersebut. Dikatakan Lumentut, biaya sewa kendaraan di DPRD jadi temuan karena ada perbedaan harga. “Tim pemeriksa sudah sampaikan harus ada kajian dan ditelaah berapa sewa kendaraan di Kota Manado. Misalkan mobil Innova berapa biaya sewanya,” ujarnya.

Lanjutnya, pihaknya akan berusaha ke depan biaya sewa mobil tidak lagi menjadi temuan. “Saya akan menindaklanjuti semua catatan yang diberikan. Kami tetap akan mempertahankan apa yang sudah dicapai ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara Tangga Muliaman Purba membeber catatan hasil temuan di pemerintah kabupaten/kota yang harus tindaklanjuti. “Ini harus ditindaklanjuti selama 60 hari kerja. Karena tahun lalu tindak lanjut belum maksimal,” harapnya.  Turut hadir Wakil Wali Kota Manado Mor Bastiaan, Sekkot Micler Lakat, Asisten III Setda Frans Mawitjere, Asisten I Herry Saptono, Inspektur, Hans Tinangon dan Kepala BKAD Jonly Tamaka.(ite/gel)

Kirim Komentar