28 Mei 2019 09:25

Nasib Jokowi-Prabowo Ditentukan 28 Juni

MyPassion
Hasyim Asya'ri

MANADOPOSTONLINE.COMAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asya'ri menyampaikan, putusan sidang sengketa pemilihan presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 28 Juni. Tahapan sebelum putusan sidang oleh MK, kata Hasyim, yakni pencatatan permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi (BPRK). Menurut dia, batas pencatatan di BRPK yakni 11 Juni. "Pada 12 Juni 2019, jadwal penyerahan jawaban dan alat bukti," ungkapnya.

Selanjutnya, Hasyim menjelaskan, sidang pemeriksaan pendahuluan akan dimulai pada 14 Juni 2019. “Jika ada penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan, akan dilakukan pada 13 Juni 2019."

Dia menyampaikan, untuk sidang pemeriksaan akan dilakukan pada 17-21 Juni 2019. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti. "Kemudian, hakim konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim pada 24-27 Juni 2019," tuturnya.

Untuk pemilu legislatif, kata Hasyim, batas penyampaian permohonan ke MK pada 24 Juni, pukul 01.46 WIB. Dia menjelaskan batas waktu pencatatan permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi (BPRK) pada 1 Juli 2019. "Selanjutnya, pada 1-2 Juli yakni penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama," ujarnya.

Tahapan berikutnya, Hasyim menjelaskan penyerahan jawaban dan alat bukti pada 5-12 Juni 2019. Dia pun menyampaikan pada tanggal 9-12 Juli merupakan tahapan pemeriksaan pendahuluan. "Tanggal 11-26 Juli itu perbaikan jawaban dan 15-30 Juli merupakan pemeriksaan saksi," katanya.

Dia memaparkan rapat pemusyawaratan hakim (MK) terjadwal pada 31 Juli sampai 5 Agustus 2019. "Untuk sidang putusan sengketa piket dilakukan pada 6-9 Agustus 2019," tuturnya.

“Kami di gugus depan MK tetap menerima pendaftaran, kami tidak boleh menolak satu berkas pun. Nanti seluruh berkas yang masuk harus diserahkan kepada hakim konstitusi,” sambung juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Menurut Fajar, yang berwenang untuk menolak atau melanjutkan permohonan sengketa hasil pemilihan umum hingga ke pokok perkara adalah hakim konstitusi. Tenggat waktu pendaftaran, kata Fajar, merupakan salah satu syarat administrasi supaya perkara dapat dilanjutkan.

Kendati demikian, Fajar menjelaskan, tidak semua yang datang bermaksud untuk mendaftar. "Sebagian telah menyerahkan kelengkapan berkas permohonan.”  MK sudah mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu terdiri dari 11 tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan.

Sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu. Berikut ini di antara tahapannya.

Pertama adalah pengajuan permohonan yang dimulai tanggal 22 hingga 24 Mei untuk sengketa Pemilu Presiden. Sedangkan untuk sengketa Pemilu Legilatif mulai 21 Mei sesudah pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU hingga 24 Juni.

Tahap kedua, setelah pengajuan permohonan selanjutnya pemeriksaan kelengkapan pemohon yang diteruskan dengan perbaikan kelengkapan permohonan. Tahap ketiga pencatatan permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni. Adapun untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli.

Tahap berikutnya adalah penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 14 Juni. Sedangkan Pemilu Legislatif pada 9 Juli hingga 12 Juli.

Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon. Sidang pemeriksaan sebagai tahap lanjutan diagendakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk Pemilu Presiden dan untuk Pemilu Legislatif diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni.

Tahapan berikutnya adalah Rapat Pemusyawaratan Hakim atau RPH. Dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan pada 28 Juni, sedangkan untuk Pemilu Legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK.(gnr)

Kirim Komentar