27 Mei 2019 08:55

Awas!!Libur Lebaran, KPK Keker PNS Sulut

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Lebaran sebentar lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan penegasan terkait larangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. KPK juga meminta pejabat negara agar melarang jajarannya agar tak menerima gratifikasi.

 

Imbauan jadi peringatan penting buat pegawai negeri sipil di Sulawesi Utara (Sulut). “KPK mengimbau kepada pimpinan instansi atau lembaga negara agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, seperti penggunaan kendaraan dinas (randis) operasional untuk kegiatan mudik,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers.

Febri mengatakan, penggunaan fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Jika digunakan untuk kepentingan pribadi saat Lebaran, hal itu menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Soal gratifikasi, apabila pemberian itu berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menurut Febri, imbauan ini sudah disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo melalui Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi. Surat itu diterbitkan sejak 8 Mei 2019.

Surat edaran itu ditujukan kepada pimpinan lembaga, kementerian, kepala daerah, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, hingga ke berbagai asosiasi, himpunan, atau gabungan perusahaan di Indonesia.

“Tindakan pertama yang diharapkan adalah menolak jika ada pihak yang dipandang memiliki hubungan jabatan ingin memberikan gratifikasi," kata Febri.

Apabila dalam kondisi tidak memungkinkan menolak, seperti pemberian secara tidak langsung, penerimaan itu segera dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan.

Selain itu, kata Febri, penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar, dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan dan pihak lain yang berhak.

“Syaratnya pegawai negeri atau penyelenggara negara harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK," kata dia.

Febri juga mengingatkan agar PNS dan penyelenggara negara tak meminta dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) Lebaran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Terkait hal tersebut, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar menegaskan, larangan menggunakan randis untuk urusan pribadi tidak hanya saat ini saja. Dari dulu, bupati dua periode tersebut selalu mengingatkan jika randis adalah fasilitas negara yang diberikan untuk keperluan dinas.

12
Kirim Komentar