25 Mei 2019 08:11

Hakim Sengketa Pilpres Pernah Tugas di Sulut

MyPassion
Manahan Sitompul

MANADOPOSTONLINE.COM—Ada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan mengadili sengketa Pilpres 2019. Hal paling menarik bagi warga Sulawesi Utara (Sulut) yaitu, salah satu hakim MK pernah tugas di tanah Nyiur Melambai.

Dia adalah Manahan Malontinge Pardamean Sitompul. Tahun 2010 dirinya diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Sulut. Ia juga diminta tenaganya memberi kuliah di Universitas Negeri Manado (Unima) di Tondano, dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S2.

Sementara itu, awal karier hakimnya dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe tahun 1986. Selanjutnya berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2 hingga tahun 2002 dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun. Pada tahun 2003, dia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada tahun 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen.

Pada 2007, dia kembali dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Masuk ke Sulut 2010. Setelah itu mutasi ke PT Medan tahun 2012, Universitas Dharma Agung (UDA) dan Universitas Panca Budi (UNPAB) memintanya memberi kuliah di Program S2 untuk mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan. Manahan menjabat hakim MK untuk periode 28 April 2015 hingga 28 April 2020.

Dari penelusuran koran ini ke tempat kerja lamanya di PT Sulut, banyak pegawai masih merindukan sosoknya. Sebab hakim Manahan dua tahun lebih bertugas di Manado. Menurut seorang staf yang berada di pelayanan terpadu satu pintu PTSP Pengadilan Tinggi Sulut, waktu bertugas, Manahan dikenal sangat baik dan familiar. “Gampang bergaul dan karakternya tampak ke bapak-bapakan,” cerita petugas yang lagi berjaga.

“Beberapa bulan lalu juga beliau terlihat datang ke Manado Mungkin tugas mengajar. Karena setahu kami, selain jadi hakim ia juga menjadi dosen terbang, mungkin di Unima atau De La Salle. Tahun lalu beliau merayakan Natal di Manado, kalau ada waktu beliau beliau suka datang ke kantor untuk silaturahmi,” tutup petugas tersebut.

Diketahui selain Manahan, 8 hakim lainnya terdiri dari Anwar Usman sebagai Ketua Hakim MK. Aswanto, wakil ketua MK. Arief Hidayat, anggota hakim MK. Wahiduddin Adams, Suhartoyo. Selanjutnya ada Saldi Isra. Terakhir Enny Nurbaningsih, hakim konstitusi perempuan di Indonesia untuk periode 13 Agustus 2018-13 Agustus 2023.(gnr)

Kirim Komentar