24 Mei 2019 10:50

Wabup Sitaro: ASN Malas Goodbye

MyPassion
John Palandung

MANADOPOSTONLINE.COM—Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Sitaro, wajib memahami Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja ASN, yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam PP baru ini, ASN akan dinilai berdasarkan kinerja dan juga attitude nya. Sanksi tegas pun menanti, bahkan sampai tingkat pemecatan. Bagi ASN malas atau berkinerja buruk.

Sekretaris BKPSDM Joice Kumaat ketika dikonfirmasi, turut membenarkan penerbitan PP No.30 2019 Tentang Penilaian Kinerja ASN tersebut. "Jadi nantinya ke depan, akan ada target atau standar nilai yang akan diukur bagi ASN. Standar nilai ini meliputi, sasaran kinerja dan perilaku. Jadi bukan hanya kinerja yang dinilai, hingga tindak-tanduk abdi negara jadi tolak ukur," terang Kumaat.

Lebih jauh dijelaskan Kumaat, terkait perilaku, selain atasan, teman sekerja dan bawahan juga bisa memberikan penilaian. "Sehingga penerapan PP ini menjadi lebih adil. Sebab, tak sedikit juga pejabat yang memiliki perilaku tidak baik. Berdasarkan PP ini, nantinya ada tim penilai yang akan mengukur kinerja masing-masing ASN. Tim penilai kinerja ini dari internal. Seperti atasannya, Sekkot, Badan Kepegawaian dan Inspektorat," papar dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Sitaro Drs. John Palandung, M.Si menjelaskan, pihaknya sendiri sudah memulai apa yang diamanatkan PP ini, melalui penilaian lewat pemberian tunjangan. "Cuma memang belum mendetail seperti ini. Artinya perilaku kinerja sudah menjadi bahan evaluasi," kata dia.

Mantan birokrat Pemprov Sulut ini mengingatkan, untuk ASN yang malas atau kinerja kurang maksimal, PP ini akan bisa memberi punishment keras. Sebab, sanksi tegas siap menanti. " Berdasarkan PP baru ini, terkait penilaian kinerja dan perilaku bisa berimbas sampai pemecatan, misalnya tidak masuk-masuk kantor. Jadi, jika dia tidak masuk sampai 46 hari, pemecatan dimungkinkan," tegasnya.(drp/jul)

Kirim Komentar