24 Mei 2019 11:01

Sitaro Ku Sayang, Sitaro Ku Malang

MyPassion
Pulau Mahoro atau biasa disebut warga sekitar sebagai Pulau Emas, memiliki potensi bagi pariwisata, namun belum dimaksimalkan.(Don/Manado Post)

 

Laporan:  Don Ray Papuling

MANADOPOSTONLINE.COM—Kabupaten Kepulauan Sitaro, jadi salah satu gugusan pulau terluar di utara Indonesia, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Negeri 47 pulau ini, kokoh berdiri bak benteng. Dengan tiga pulau utama yakni, Siau, Tagulandang dan Pulau Biaro. Ada 44 gugusan pulau kecil, yang berdiri. Sekaligus jadi beranda wilayah NKRI. Meski terdengar keren, nyatanya Sitaro tetap menjadi kawasan pinggiran yang membutuhkan uluran tangan dan sentuhan pembangunan.

Pasalnya, 12  tahun sudah Sitaro hadir sebagai kabupaten di Provinsi Nyiur Melambai. Kungkungan keterbatasan infrastruktur di Bumi Karamando, sudah jadi santapan keseharian warganya. Contohnya, hingga saat ini, pasokan listrik di beberapa daerah masih menjadi barang langka. Bagi sebagian masyarakat, seperti di Pulau Biaro, menikmati layanan listrik selama 24 jam jadi satu keniscayaan. Tak hanya itu, lima daerah justru bernasib lebih tragis. Pulau Pahepa, Buhias, Laingpatehi, Pumpente dan Tapile. Seolah masih hidup di zaman batu. Nyaris tanpa jamahan teknologi. Boro-boro teknologi, listrik saja masih enggan menghampiri.

Dampak dari pemekaran seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, juga belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Di sisi lain pembangunan bandara yang diharapkan dapat memacu laju perekonomian warga, nyatanya tak kunjung selesai. Impian yang hadir sejak Tahun 2014 silam, seolah sirna dan terkubur dalam-dalam. Penerapan BBM Satu Harga di Sitaro, juga masih menjadi pelik yang belum terpecahkan.  Mirisnya, realita ini terjadi di  Pulau Siau yang notebenenya jadi pusat kabupaten. Pasalnya, meski telah memiliki pom bensin, namun hingga saat ini, fungsinya tak lebih dari sebagai penghias belaka.

Pun dari sisi pendidikan, terpantau tiap sekolah umumnya kekurangan tenaga pengajar. Menyiasati peran Ki Hadjar Dewantara, pemerintah tak punya pilihan selain ‘meng-import’ dari luar daerah. Meski begitu, lewat program Sitaro Mengajar, ada secercah harapan meningkatnya SDM di Bumi Karamando. Pun kesejahteraan guru,  belum terlalu diperhatikan hingga saat ini. Pasalnya, program Sitaro Mengajar hanya memberikan tambahan kocek bagi pahlawan tanpa tanda jasa tak lebih dari Rp.2 juta. Jauh di bawah standar kesejahteraan, lebih-lebih harga kebutuhan pokok di Sitaro, jauh lebih tinggi ketimbang Kota Manado. Tak jarang, pemberian diri sang guru pun seperti ‘kunang-kunang’.   

Apakah Sitaro hari ini akan lebih baik? pertanyaan yang terus muncul dibenak masyarakat. Karena selama ini Sitaro, seakan tenggelam di tengah berbagai sosialisasi strategis pembangunan yang nyatanya tanpa ada realiasi. Perkembangan kakak-kakaknya yang berada di daratan Sulut, sepertinya jauh meninggalkan sang adik yang ada di utara.

Kalaupun program jalan, mayoritas pelaksanaannya hanya sebatas tahapan awal saja. Tentu ini disayangkan, jika banyak program yang hanya sekedar dilakukan, tanpa ada peninjauan lebih lanjut. Mengingat, Bumi Karamando, memiliki berbagai potensi yang belum tergarap maksimal, mulai dari pariwisata, hasil pertanian yakni pala dan salak, juga hasil laut yang melimpah.

Sosialisasi perencanaan pembangunan, digaungkan setinggi langit. Padahal capaiannya kini, bak jurang terjal. Atau, jangan-jangan pemerintah  terlalu sibuk, dengan semangat membangun dinasti di sana (Sitaro, red). Ambisi dan perebutan kekuasaan, menggerus siapa saja yang hendak menghalang. Pada akhirnya, pembangunan yang merata hanya sebuah retorika. Fatamorgana yang tak kunjung usai.

"Karena sudah 12 tahun Sitaro dimekarkan. Banyak janji manis politik yang hingga saat ini belum terealisasi, masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari pembangunan ini,'' sindir sejumlah warga.(drp/jul)

Kirim Komentar