24 Mei 2019 10:38

Manipulasi SPT Pajak, Dirut JSP Didenda 7,4 M Plus Penjara 3 Tahun

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Sudah jadi kewajiban bagi warga negara, sekaligus wajib pajak (WP). Melaksanakan pelaporan dan membayar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajaknya, sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku.

 

Pasalnya, pajak jadi sumber penerimaan negara paling dominan di republik ini. Yang melanggar, terlebih sengaja memanipulasi data SPT yang seharusnya dibayarkan. Siap-siap berhadapan dengan hukum.   

Seperti yang dilakukan terdakwa pengemplang pajak, AP. Yang juga menjabat Direktur Utama PT JSP, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado, dikarenakan secara sengaja  tak menyampaikan SPT dengan benar, serta memanipulasi data pajaknya selang kurun waktu Tahun 2012-2014.

“Ini masuk ranah Pidana Perpajakan, karena secara sadar dan sengaja melakukan manipulasi data pajaknya. Apalagi, hal ini telah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Kurang lebih 3 tahun dilakukan terdakwa AP,” ungkap Kepala Kantor Wilayah  DJP Suluttenggomalut Vita Avantin melalui Kepala Bidang P2 Humas FN Rumondor, Kamis (23/5) kemarin.

 “Dari undang-undangnya sendiri,  perbuatan  AP ini melanggar Pasal 39 Ayat 1 Huruf C dan D UU Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009,” ujarnya lagi

Sementara itu, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Friday Glorianto menambahkan,  perbuatan terdakwa digolongkan sebagai pidana perpajakan. Dimana kecurangan yang dilakukan, tidak sejalan dengan semangat mendukung program pemerintah di bidang perpajakan.

“ Serta menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.3,7 Miliar sehingga atas perbuatannya tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pidana penjara selama 3 tahun dan wajib membayar denda sebesar Rp.7,4 miliar,” terangnya.

Tindakan penegakan hukum ini, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen DJP bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum khususnya di bidang perpajakan.

”Komitmen ini kiranya mendapat dukungan dari masyarakat, serta seluruh WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar,” tutupnya. (jul)

Kirim Komentar