24 Mei 2019 09:33

3 Ribu Sertifikat untuk Lembeh, Wali Kota: Demi Melayani Masyarakat

MyPassion
Ilustrasi.(Istimewa)

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung terus memperjuangkan berbagai program dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya program sertifikat tanah yang ditargetkan tahun ini sebanyak 3 ribu khusus Pulau Lembeh. Hal ini diungkapkan Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban SE MSi, di teras Kantor Wali Kota, Kamis (23/5) kemarin.

 

Menurut Lomban, pihaknya baru saja merapatkan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bitung terkait program sertifikat grafis untuk masyarakat Lembeh itu.

“Selama ini tanah di Pulau Lembeh terkendala berbagai aturan dan sebagainya. Kami sepakat bersama BPN, tanpa melanggar aturan, kita mulai melayani masyarakat untuk mendapatkan sertifikat,” ujarnya.

Jadi, menurutnya, masyarakat sudah bisa membuat sertifikat. “Tahun ini kita sepakat 3 ribu sertifikat kita kerjasamakan dengan BPN, tapi khusus pemukiman,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Lembeh Utara (Lembut) Miyer Parapaga mengatakan, khusus di wilayahnya yang terdata sementara, sebanyak 584 bidang untuk disertifikasi.

“Itu sudah masuk di BPN. Tapi baru delapan kelurahan. Semua tanah pemukiman itu sudah tidak ada sengketa,” ujarnya.

Lanjutnya, sertifikasi yang masuk program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)  ini masih akan bertambah. Karena ada dua kelurahan lagi yang belum didata. “Jadi kita perkirakan bisa enam ratus lebih tambah dua kelurahan itu,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, untuk lokasi lahan yang bermasalah di Lembeh tinggal tanah Dotu. “Kalau mengacu SK Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1984 Pulau Lembeh adalah tanah negara. Peruntuknya 300 ha untuk Dotu. Selebihnya untuk pemukiman dan lain-lain. Namun 300 ha ini juga kita harus liat. Ada yang sudah dijual,” kuncinya. Dia pun berharap, masalah pertanahan di Lembeh bisa tuntas semua di masa kepemimpinan Lomban.(can)

Kirim Komentar