23 Mei 2019 13:37

Dinilai Memihak KPU, Pengacara PSI Bakal Dilaporkan PAN

MyPassion
Bawaslu Minut saat menggelar sidang ajudikasi penanganan pelanggaran administrasi pemilu, Selasa (21/5).(Finda for Manado Post)

MANADOPOSTONLINE.COM—Sidang Ajudikasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu kembali di gelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minut, Selasa (21/5).

Anehnya, keterangan Kuasa Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara (Sulut), Sofyan Jimmy Yosadi SH, tidak ditemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Minut, berbanding terbalik dengan kesaksian saksi PSI.

Saksi PSI Selvie Rompis mengaku ada pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Minut. Sesuai keterangannya, Ia berani membuktikan bahwa ada masyarakat KTP luar Sulut yang mencoblos lima kertas suara, yakni Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

"Saya dan suami pakai KTP Timika dan memilih mendapat lima surat suara. Saya mencoblos untuk lima kertas suara," ujar Rompis yang memilih di TPS 1 Desa Treman.

Sebelumnya, Kuasa Hukum PSI Sulut Sofyan Jimmy Yosadi SH mengatakan akan melaporkan Bawaslu Minut jika melakukan manuver politik dalam pengambilan keputusan di sidang ajudikasi saat ini.

Menurut Advokat yang menjabat Wakil Ketua Umum Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC ) Indonesia ini, fakta di persidangan, PSI terlibat sebagai pihak terkait, tidak ditemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Minut.

“Kami yang hadir sebagai pihak terkait, berdasarkan fakta persidangan terungkap tidak ada pelanggaran yang dilakukan KPU. Semua laporan dan tuduhan mampu dimentahkan atau dijawab oleh KPU melalui saksi yang dihadirkan berdasarkan ketentuan,” ujarnya.

Sikap Yosadi yang menyebutkan tidak terjadi pelanggaran administrasi oleh KPU Minut, menuai pertanyaan sejumlah pihak.

Pasalnya, meski berstatus sebagai pengacara PSI, namun Yosadi dinilai justru terlalu membela KPU Minut.

"Ini pengacara PSI atau KPU? Karena dalam sidang ajudikasi terlalu menyolok membela KPU. PSI sendiri mengajukan gugatan, tetapi saat ini membela KPU," ujar saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muzaqir Boven, Rabu (22/5) kemarin.

Lanjut Boven, pihaknya akan melaporkan PSI Sofyan Jimmy Yosadi secara etik ke organisasi pengacara karena diduga sudah beraviliasi denga KPU Minut sehingga melanggar kode etik.

"Kami merasa dirugikan dengan sikap pengacara PSI selaku pihak terkait yang terlalu ngotot membela KPU. Padahal PSI juga membenarkan telah terjadi kecurangan pelanggaran administrasi," urainya.

Boven menambahkan, PAN tetap bersikukuh Bawaslu dapat menerima laporan PAN serta melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk tingkatan DPRD Sulut.(ria)

Kirim Komentar