22 Mei 2019 15:31

Pemkab Minahasa Perkuat Pemahaman SAKIP

MyPassion
Jajaran Pemkab Minahasa mengikuti Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Selasa (21/5) di Aston Hotel Manado.(Dok Humas)

MANADOPOSTONLINE.COM—Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Minahasa Jeffry Korengkeng SH MSi bersama  jajaran Pejabat Eselon II  menghadiri Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota. Yang menjadi Piloting Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (21/5) di Aston Hotel Manado.

Ketua Tim Asistensi Kemenpan RB Wilayah Sulut yang juga Kepala Biro Organisasi Pemprov Sulut Glady N L Kawatu SH MSi menyampaikan,  apresiasinya serta  penghargaan kepada pemerintah pusat yang telah memberi perhatian yang luar biasa kepada pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka mendukung penilaian  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Secara khusus berterima kasih kepada Pemkab Minahasa. Kita berharap dengan komitmen ini,    tahun depan bisa memperbaiki nilai SAKIP pemerintah provinsi dan kabupaten, kami berharap Minahasa  menjadi pelopor  menuju layanan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ucap Kawatu.

Di tempat yang sama Sekkab Korengkeng berharap kegiatan ini akan menghasilkan sesuatu yang dapat menghasilkan kualitas kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa,

"Tujuan dilaksanakannya SAKIP juga dalam rangka peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem manajemen. Penguatan SAKIP dipandang penting dan sangat perlu dilakukan sebagai, strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi, tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, guna mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi," sebutnya.

Sementara, Ronald Anas selaku Tim Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RI menyampaikan, dalam mengimplementasikan SAKIP, instansi pemerintah harus  memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran serta mencegah penyimpangan dan pemborosan penggunaan anggaran.

"Selain itu, ukuran keberhasilan menjadi jelas dan terukur serta dapat menetapkan program/kegiatan, yang berkaitan dengan pencapaian sasaran yang akan dicapai serta melaksanakan rincian atas kegiatan tersebut sesuai tujuan kegiatan," terang dia.(tr-03/jul)

Kirim Komentar