21 Mei 2019 09:06

Kepala Daerah Bisa tak Gajian, Ini Penyabnya

MyPassion

“Itu yang menjadi kewenangan kita. Karena kalau di kabupaten/kota, yang berhak adalah kepala daerah masing-masing. Dan untuk kita, karena sudah memiliki putusan tetap, maka langsung kita pecat. Sudah tidak menunggu lagi. Karena memang kita tegas dalam memberikan sanksi bagi PNS yang tersangkut masalah korupsi," tuturnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, sudah seharusnya ada tindakan tegas bagi PNS yang terangkut masalah korupsi. Pasalnya, selain merugikan masyarakat banyak.

PNS ya melakukan tindakan tidak terpuji tersebut, melanggar sumpah dan janji jabatan. Karena itu, memang status pemecatan sudah harus dilakukan. Agar tidak ada lagi gaji atau hak lain yang diberikan pada mereka.

“Ya kalau selama mereka tidak dipecat, maka ada hak yang masih diterima. Mereka ini kan melakukan tindakan tidak terpuji. Maka langsung diberikan sanksi berat. Selain membuat malu instansinya, mereka juga melanggar sumpah dan janji jabatan. Karena itu, sanksi tegas harus diberikan. Pemerintah sudah sangat salah, jika PNS yang tersangkut kasus korupsi masih mendapatkan gaji dari negara," tandasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi langkah Mahkamah Kontitusi (MK) yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah berkuatan hukum tetap tersangkut kasus korupsi alias koruptor, bisa dipecat. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS.

“Itu putusan yang perlu di apresiasi. Karena masih ada 1.466 PNS atau ASN yang sudah divonis tapi masih digaji negara. Anggaran membengkak hanya untuk membayar orang-orang yang terbukti melakukan korupsi,” kata peniliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter.

Lalola juga mendorong sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk secara tegas tidak memberikan gaji lagi kepada para ASN yang telah terbukti melakukan penyelewengan keuangan negara.

“Pendekatan seperti ini perlu kita dorong untuk dilakukan. Pidananya telah dijalankan oleh ASN ini kemudian dikuatkan oleh Kemendagri dan Kemenpan RB,” tegas Lalola.

Oleh karena itu, Lalola terus menyuarakan agar pemerintah berkomitmen memecat ASN yang terbukti sebagai koruptor. “Jadi kalau mau lihat komitmen negara soal pemberantasan korupsi bisa dilihat dari sini,” jelasnya.

MK menegaskan bahwa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi dasar pemerintah memecat PNS koruptor konstitusional. Dalam pertimbangan putusannya, MK beralasan seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagai hal yang wajar.

Dalam gugatan yang dipersoalkan adalah pasal 87 ayat (4) huruf b. Bunyinya, “Pegawai negeri sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Mahkamah berpendapat, perbuatan penyalahgunaan telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. “Seharusnya itu menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, maupun tugas pembangunan,” tukasnya.(tr-02/gnr)

12
Kirim Komentar