21 Mei 2019 09:06

Kepala Daerah Bisa tak Gajian, Ini Penyabnya

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Ada peringatan penting datang dari pemerintah pusat untuk kepala daerah di Sulut. Pemerintah memperpanjang batas waktu bagi kepala daerah untuk memecat PNS korupsi di wilayah masing-masing hingga 31 Mei 2019. Jika tidak juga selesai, sanksi yang diberikan kepada kepala daerah akan ditingkatkan.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menuntaskan pada 30 April lalu. Bentuknya adalah memberikan teguran tertulis.

Dalam teguran itu juga diberikan penjelasan agar kesempatan kedua untuk menuntaskan pada akhir Mei mendatang bisa digunakan sebaik-baiknya. “Kami beri waktu sampai 31 Mei. Setelah itu mungkin sanksi terkait pemotongan hak keuangan kepala daerah akan kami eksekusi,” ujarnya dilansir dari JawaPos.com (grup Manado Post).

Akmal menambahkan bahwa saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen pan) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Karena kan yang pegang uang di Kemenkeu. Tentu butuh komitmen bersama dengan mereka agar mereka mau,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan waktu bagi kepala daerah untuk memecat PNS yang diputuskan terlibat korupsi hingga 30 April 2019. Namun, berdasar data yang diterima Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga 30 April 2019, baru 1.237 PNS atau 53 persen saja yang diberhentikan.

Padahal, jumlah total PNS terpidana korupsi yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib dipecat mencapai 2.357 orang. Dengan demikian, ada 1.120 orang yang belum dipecat dan masih menerima gaji.

Akmal menjelaskan bahwa sanksi administrasi yang diatur dalam UU Pemda memang bersifat berjenjang. Diawali dengan sanksi teguran, penangguhan hak keuangan, hingga pemberhentian sementara. Mekanismenya, pemberian sanksi bagi bupati/wali kota dilaksanakan provinsi dan sanksi bagi gubernur dilakukan pusat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara juga telah memecat 12 PNS yang tersangkut kasus korupsi. Hal ini dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Sulut Femmy Suluh kemarin Senin (20/5). Menurutnya, pemecatan 12 PNS tersebut karana sudah memiliki putusan resmi dari pengadilan, dan langsung dieksekusi sesuai kewenangan yakni Pemprov Sulut.

12
Kirim Komentar