21 Mei 2019 09:11

Kelola Keuangan, SDM Wajib Sertifikasi

MyPassion
Steven Kandouw

MANADOPOSTONLINE.COM—Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan keuangan yang ada di setiap Perangkat Daerah (Peda) wajib tersertifikasi. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw, Senin (20/5). Menurutnya, SDM pengelola keuangan haruslah orang yang terpilih serta memiliki kualitas di atas rata-rata.

 

"SDM pengelola keuangan di suatu Peda itu memang sangat penting. Jadi memang mereka ini adalah orang pilihan. Namun harus tetap kita didik. Ya salah satunya dengan mensertifikasi mereka. Agar supaya mereka tidak merasa hebat, bahwa hanya mereka yang tau untuk mengelola keuangan. Harus tau diri juga. Karena banyak yang seperti itu," bebernya.

Dirinya mengatakan, semua PNS baik pengelola keuangan ataupun tenaga staf lainnya, harus selalu rendah diri. Kerjasama, menurutnya, harus dikedepankan. Dirinya juga mengingatkan, agar SDM yang dipercayakan untuk mengurus keuangan harus selalu transparan dan berkoordinasi.

"Lembaga pengawas baik internal ataupun di luar pemprov seperti BPK dan KPK terus melakukan pemantauan. Jadi jangan sampai ada PNS kita yang coba bermain di bawah tangan. Salah sendiri. Saya harap integritas yang selama ini kita kedepankan, selalu dijaga PNS," ujarnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Dr Stefanus Sampe menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) 22/1999, Indonesia memakai jenis pemerintahan daerah yang bersifat mengurus rumah tanggnya sendiri karena merupakan konsekuensi dari asas desentralisasi.

Karena sistem desentralisasi, menurutnya, memberikan kebebasan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan semua jalannya pemerintahan di daerah. Termasuk keuangan. Karena itu, kepercayaan UU dalam menjalankan keuangan, harus dijaga secara baik.

"Bagi kehidupan suatu daerah masalah keuangan sangat penting. Makin baik keuangan daerah makin stabil pula kedudukan pemerintah. Sebaliknya, kalau keuangan daerah itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban.

Terlebih khusus pelayanan publik ke masyarakat. Jadi memang harus yang berkompeten dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan. Dan dilakukan harus secara transparan serta pengawasan secara melekat," katanya. (tr-02/can)

Kirim Komentar