20 Mei 2019 13:11

Indomaret-Alfamart Termasuk, Legislatif Sorot Bangunan Liar di Minahasa

MyPassion
Ilustrasi.(Istimewa)

MANAADOPOSTONLINE.COM—Banyak bangunan permanen baik rumah, rumah toko (Ruko) atau pun gudang di Kabupaten Minahasa, yang diduga tak memiliki izin atau IMB.  Hal ini berkembang subur, dikarenakan SKPD terkait dinilai kurang pro aktif menginventarisir jumlah bangunan yang masuk kategori ‘bodong’ tersebut. Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Minahasa Oklen Waleleng SH MH.

 

“Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Minahasa tak proaktif. Menyasar bangunan yang bisa menambah pendapatan di Minahasa,” seru Waleleng.

Lanjut dia, seharusnya DPM-PTSP bisa menggandeng Dinas Perkim misalnya, sebagai dinas yang berhubungan dengan hal tersebut. Pelaksanaan penindakan tegas, dirasa penting untuk segera dilakukan.

"Dibentuknya DPM-PTSP, salah satu tugasnya kan untuk mengurus apapun bangunan atau perusahaan yang berdiri di Minahasa. Sudah mengantongi izin atau belum. Turun dan di data semua yang tidak lengkap, kalau perlu langsung disegel saja," timpalnya.

Potensi PAD dari IMB dan jenis perizinan lainnya. Dinilainya, bisa lebih dioptimalkan jika SKPD jeli melihat realita di lapangan. Dirinya pun terang-terangan menyatakan, masih banyak bangunan liar seperti Indomaret dan Alfamart yang izinnya dipertanyakan.

"Tentu kami harap ada tindakan dari DPM-PTSP Minahasa ke depannya. Dan sudah seharusnya," tutup dia.

Sebelumnya Kepala DPM-PTSP Minahasa Mekry Sondey saat dimintai tanggapan soal hal tersebut, mengakui bahwa pihaknya memang belum turun melacak bangunan tanpa IMB.

"Memang kami kesulitan melacak bangunan yang berdiri tanpa IMB. Dikarenakan kurangnya personil yang ada dan anggaran terbatas," sebutnya.

Dikatakannya lagi, ke depan dirinya berharap adanya kerja sama dari Pemerintah kecamatan desa dan kelurahan. Diharapkannya lagi, apabila ada bangunan baru yang akan berdiri di kecamatan atau kelurahan, agar bisa dicegat pemerintah setempat jika belum memiliki IMB.

"Pemerintah kecamatan serta kelurahan serta desa, harusnya proaktif juga melarang jika adanya aktivitas pembangunan yang belum memiliki IMB. Atau langsung dilaporkan jika ditemui,” tandas Sondey.(tr-03/jul)

Kirim Komentar