17 Mei 2019 16:56

Turang Cs `Tak Dukung` Prabowo Tolak Pilpres

MyPassion
Ilustrasi.(Dok)

MANADOPOSTONLINE.COM—Sudah menjadi kewajiban bagi kader partai, untuk menaati segala instruksi dan kebijakan. Lebih-lebih, jika hal tersebut digaungkan sang empunya partai. Seperti di Partai Gerindra, Prabowo Subianto lewat jubirnya, Andre Rosiade yang lantang menyebut menolak hasil Pemilu 2019. Utamanya Pilpres yang mendekati masa akhir penghitungan.

 

Disayangkan, upaya satu hati mendukung apa yang disuarakan DPP Gerindra tersebut. Tak diterjemahkan juga di daerah. Ketua DPC Gerindra Tomohon Ferdinand Mono Turang ketika dikonfirmasi bungkam seribu bahasa. Seolah memberi signal, tak lagi mendukung partai besutan mantan Danjen Kopassus ini. Saat dihubungi lewat telepon seluler dan pesan singkat, peraih suara terbanyak Partai Gerindra di Kota Bunga, tak melontarkan satu kata sekalipun. Ketika disinggung soal hal di atas.

Hal ini selayaknya harus diperbaiki. Lebih-lebih di periode lima tahun mendatang, Turang bakal menjabat sebagai penyambung lidah rakyat. Tentunya wajib untuk komunikatif dan vokal.

Begitupun dengan dua kader lainnya, Santi Runtu dan Doortje Mandagi. Tak memberikan statement soal polemik Pilpres ini.  

Dari pandangan Pengamat Politik Charles Tangkau, ada dua alasan yang mungkin jadi pemikiran pengurus Gerindra di Kota Tomohon. Pertama, memang benar-benar tak lagi komit dengan semangat dan instruksi partai. Atau, hitung-hitungan dengan popularitas, jika nantinya pernyataan tersebut digaungkan di kota yang notebenenya menjadi basis pemilih Capres 01. Bukan sedikit, sekira 85 persen pemilih Kota Religius menaruh kepercayaan bagi duet Jokowi-Amin.

“Itu yang mungkin jadi landasan pemikiran pengurus Partai Gerindra. Ada keputusan partai yang jika diaplikasikan ke daerah, bisa berdampak ke tingkat simpati rakyat berkurang. Dan ini tentunya, bersifat berkepanjangan dan penuh hitungan. Apalagi, ke depannya, Tomohon bakal menggelar Pilwako. Unsur kehati-hatian dan cermat dalam memutuskan sesuatu sangat diperlukan,” ulasnya.

Diketahui, selain menolak hasil Pilpres yang nantinya dikeluarkan penyelenggara tanggal 22 Mei nanti. Partai Gerindra pun santer mengajak seluruh pendukungnya, untuk menolak membayarkan pajak.

“Dan ini harusnya tak perlu dilakukan, negara ini berdasarkan hukum. Toh, jikalau ada kecurangan. Masih lebih elok jika menempuh jalur hukum. Pajak itu fondasi dalam membangun negeri lho,” tambah Tangkau.(jul)

Kirim Komentar