17 Mei 2019 15:11
Hari Ini, Sidang Lanjutan di Bawaslu Provinsi

DPD PAN Boltim Gugat KPU

MyPassion
Bawaslu Provinsi menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu di Boltim.(Dok Pribadi)

MANADOPOSTONLINE.COM—Bawaslu Provinsi akan melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilayangkan oleh DPD PAN Boltim, Jumat (17/5) hari ini.

Di mana, Ketua DPD PAN Boltim Marsaoleh Mamonto dan Sekretaris Samsudin Dama melaporkan KPU Boltim atas dugaan pelanggaran administratif yang terjadi di sejumlah TPS. "Hari ini (kemarin,red) sidang sudah dilakukan. Dan Laporan kami diterima. Esok (hari ini,red) sidang akan dilanjutkan. Kami minta Bawaslu untuk melakukan PSU kembali di Boltim, karena diduga banyak terjadi pelanggaran administrasi," sebut Mamonto.

Dia membeber, beberapa keganjalan yang terjadi. Antara lain banyak pemilih yang belum cukup umur tapi sudah masuk DPT. Dia pun menambahkan ada 18 terlapor yang dilampirkan dalam formulir ADM 2 mulai dari KPU hingga PPK maupun PPS. "Ada banyak keganjalan yang terjadi. Sehingga kami berharap Bawaslu bisa mengabulkan gugatan yang kami layangkan," harapnya. 

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim Jamal Rahman mengatakan, akan mempersiapkan data untuk mengklarifikasi semua gugatan yang diajukan peserta Parpol ke Bawaslu Sulut. "Kami tinggal menunggu jadwal dari Bawaslu Sulut, jika diminta untuk klarifikasi gugatan tersebut, kami siap," tekannya.

Lanjutnya, gugatan yang disampaikan oleh partai politik, sudah pernah dibahas mulai dari tingkat kecamatan maupun kabupaten. Namun mungkin belum puas dengan jawaban klarifikasinya. "Itu sudah pernah dibahas pada pleno kecamatan sampai kabupaten. Tapi menyampaikan gugatan itu adalah hak setiap Parpol," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPW PAN Sulut Sehan Landjar menegaskan, meskipun hasil pleno pusat sudah selesai namun bukan berarti hasilnya final. Dia menekankan banyak pelanggaran yang terjadi dan sangat merugikan pihaknya.  Sehingga dia memastikan akan melayangkan gugatan terhadap pihak penyelenggara. Dalam hal ini Bawaslu dan KPU Boltim.  "Meski sudah pleno pusat, tapi itu belum final. Ada banyak masalah yang menjadi gugatan sejumlah partai politik, termasuk dari DPW PAN," ungkap politisi senior tersebut.

Bupati Boltim dua periode tersebut pun tak menampik jika pihaknya sangat menghormati proses yang dijalankan penyelenggara mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat pusat.  Tapi, menurutnya ada banyak keganjalan yang terjadi, khususnya di Kabupaten Boltim. Keganjalan tersebut sebenarnya berpeluang untuk PSU, tapi sayang pihak penyelenggara tidak merekomendasikan PSU di wilayah Boltim. "Jelas ini salah. Makanya kami menyiapkan dokumen gugatan. Jika Bawaslu Provinsi tidak menindaklanjuti kami akan serahkan ke DKPP," tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Boltim Harianto mengakui jika ada beberapa laporan terkait pelanggaran Pemilu yang diterimanya. Meskipun laporan tersebut setelah ditindaklanjuti tidak cukup kuat untuk dilaksanakan PSU. "Banyak laporan yang masuk, namun semuanya terhenti karena tidak cukup bukti," sebutnya.

Mengenai gugatan yang dilayangkan oleh DPW PAN Sulut Harianto mengatakan, itu adalah hak dari semua pihak. Dia pun menghargai apapun tindaklanjut dari sejumlah parpol terkait dugaan pelanggaran. Dia pun meyakini jika selama ini pihaknya sudah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. "Kami menghargai setiap upaya yang dilakukan Parpol. Itu adalah hak. Yang pasti selama ini kami bekerja sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada. Semua laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti," tandasnya.(tr-01/ite)

Kirim Komentar