15 Mei 2019 09:08

Waduh! Pembayaran THR PNS Bakal Molor

MyPassion
Tjahjo Kumolo dan Syafruddin

Usulan revisi disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo, terkait ketentuan Pasal 10 ayat 2 PP Nomor 36 yang bunyinya: “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah.”

"Setelah dilakukan pencermatan khususnya dalam Pasal 10 ayat 2, kedua PP dimaksud yang memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dan THR dimaksud tidak tepat waktu seperti yang disampaikan Bapak Presiden," bunyi surat yang ditandatangani Tjahjo, yang ditujukan ke Kemenkeu dan KemenPAN-RB.

"Penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama," jelas Tjahjo dilansir RMOL dan dilansir lagi dari JPNN (grup Manado Post). Penyusunan perda paling cepat sekitar 2 pekan. Jika ketentuan di pasal 10 ayat 2 tidak direvisi, pembayaran THR terancam molor.

Informasi yang diperoleh JPNN, Kemendagri sebagai instansi Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, justru tidak dilibatkan pada saat penyusunan draf kedua PP tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, tidak masalah bila pembayaran THR molor. Dia optimistis seluruh guru PNS akan menerima THR sesuai besaran yang dijanjikan Presiden Joko Widodo yaitu sebesar take home pay bulanan, yakni gaji pokok plus tunjangan-tunjangan.

"Kalau molor dikit enggak apa-apa. Pemerintah pasti akan mengusahakan karena kan sudah dijanjikan presiden," kata Ramli kepada JPNN, Selasa (14/5).

Dia menambahkan, minimal H-5 guru-guru PNS sudah menerima THR. Dan, itu tidak masuk kategori terlambat. Sebab, ada prosedur administrasi yang harus dilakukan.

"Saya pikir tidak masalah jika memang harus melewati prosedur tertentu asal jangan setelah lebaran. Intinya pembayaran THR jangan sampailah setelah lebaran," tandasnya.

Perkembangan terbaru, Pasal 10 ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2019 sudah disepakati diubah, dari perda menjadi Peraturan Kepala Daerah alias Perkada. “Sudah dibahas kemarin (Senin, 13/5) di Kemenpan dan sudah ada solusi, Peraturan Daerah diganti Peraturan Kepala Daerah,” terang Kapuspen Kemendagri Bahtiar, Selasa (14/5) malam.(gnr)

12
Kirim Komentar