14 Mei 2019 09:06
27 Keluarga Pejabat Terpilih Anggota Dewan

Ke Dewan Berkat (Ehemm..) `Kerja Keras`

MyPassion

"Memang ada aspek positif dari politik dinasti. Antara lain, figur yang tampil sebagai anak kepala daerah, istri, suami ataupun saudara sudah lebih dikenal masyarakat. Sudah juga menjalani pendidikan politik di dalam keluarganya. Sehingga memiliki modal politik," ujarnya.

Untuk sisi negatif, kata Lengkong, caleg tidak ‘berkeringat’ untuk merebut suara. Berbeda dengan caleg lain. “Jadi mengandalkan kepopuleran pejabat terkait,” tandas Lengkong.

Di sisi lain, pengamat politik Dr Maxi Egeten mengatakan, dinasti politik itu tidak bisa dilarang. Karena menyangkut hak asasi setiap orang menjadi pemimpin dan ekspresi demokrasi. Hasil kerja dari mereka yang terpilih menurut Egeten, menarik diikuti. Apakah akan mampu membuat perubahan atau tidak.

"Jadi politik dinasti jika dilakukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki kolega kepala daerah tersebut, maka tidak ada yang salah dalam pelaksanaannya. Selama, hal itu tidak dibarengi dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Itu merupakan hal yang wajar. Ditunggu saja, apa yang akan mereka lakukan sesuai janji politik. Karena untuk saat ini banyak yang hanya melihat politik dinasti salah.

Kalau kolega mereka sudah terpilih, dan itu sesuai ketentuan dan memiliki kualitas, maka saya rasa itu hal yang tidak pernah ada salahnya. Asal jangan KKN, itu yang salah. Selama mereka mampu membuat perubahan tidak ada masalah. Yang masalah itu, jika calon yang terpilih dikendalikan oleh orang tua atau orang dekat. Maka akan membuat kondisi tidak kondusif. Karena kan akan dikendalikan. Ini yang harus dihindari," kuncinya.

Ditambahkan pengamat politik Dr Stefanus Sampe, ini menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya dari aspek merebut kekuasaan, boleh dikata mereka telah menunjukkan strategi yang mereka pakai . Namun di sisi lain, menunjukkan bagaimana mereka mempertahankan dan menggunakan kekuasaan yang sudah diperoleh itu untuk kebaikan masyarakat. Itu bakal diuji selama lima tahun ke depan. "Kalau mereka memang benar-benar menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya. Tentu rakyat menilai dan menentukan pilihan," jelasnya.

Di samping itu dia menuturkan, para kontestan pemilu 2019 yang punya keluarga pejabat tidak terlalu kerja keras merebut simpati masyarakat. Atau untuk meningkatkan elektabilitas. “Kebanyakan bergantung pada pejabat bersangkutan. Nah ini yang harus dievaluasi. Jangan sampai terjadi terus menerus. Akan merusak tatanan demokrasi kita,” kuncinya.(tim mp/gel)

123
Kirim Komentar