09 Mei 2019 10:13

Eksekusi Fidusia Disebut Tak Perlu Putusan PN

MyPassion
Pengurus APPP di Sulut bersama Manado Post di dapur redaksi. (Josh Howan/MP)

MANADOPOSTONLINE.COMEksekusi barang jaminan fidusia masih menimbulkan polemik di masyarakat. Yang paling banyak dijadikan masalah yaitu bisa atau tidaknya perusahaan pembiayaan menarik kendaraan yang dijadikan jaminan oleh pemberi fidusia (nasabah/debitur).

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Yermi Pandoh SH, angkat bicara terkait penerapan UU Fidusia. Ia menjelaskan, salah satu syarat penjaminan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan ialah sertifikat Jaminan Fidusia. “Sertifikat ini terbit bersamaan dengan penandatangan kontrak oleh nasabah,” ungkapnya saat menyambangi Grha Pena Manado Post.

Katanya, sertifikat ini memberi hak kepada kreditur (pemberi kredit) untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan yang difidusiakan. “Eksekusi tanpa harus mendaftarkan kepada ketua Pengadilan Negeri,” ujarnya.

Lanjutnya, pernyataan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah sama kuatnya dengan putusan pengadilan yang tetap.

“Ini diatur dalam UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jadi untuk mengeksekusi barang yang dijaminkan. mobil, motor ataupun barang jaminan lainnya tidak perlu putusan pengadilan, karena sudah ada sertifikat jaminan fidusia,” jelasnya.

Menurutnya, dasar hukum tentang Sertifikat Jaminan Fidusia itu diatur dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 15 ayat (1) dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ayat (2); “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” ungkapnya mengutip ayat dalam UU tersebut.

“Kemudian Ayat 3 tertulis, apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri,” paparnya.

Namun Yermi mengecam jika ada finance yang melakukan penarikan barang fidusia tidak sesuai prosedur. “Jika memang melanggar. Kami persilakan aparat hukum untuk memproses. Apalagi kalau sudah menyangkut pelanggaran pidana,” tandasnya.(gnr)

Kirim Komentar