08 Mei 2019 09:45

Empat Daerah Transmigrasi di Sulut Bakal Legal

MyPassion
Erny Tumundo

MANADOPOSTONLINE.COM—Tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bakal melegalkan atau mensertifikasi lahan di empat daerah transmigrasi. Lahan transmigrasi tersebut terbagi di tiga kabupaten/kota se-Sulut. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Sulut Erny Tumundo. Itu juga, menurutnya, akan dilakukan dalam waktu dekat.

 

"Jadi pensertifikasian daerah transmigrasi ini akan kita mulai dalam waktu dekat ini. Target pemprov itu, akan melakukan pensertifikasian lahan transmigrasi di empat lokasi. Yang pertama di Bitung yakni kawasan transmigrasi Wangurer dan Watudambo, yang ke dua di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yakni Olot dan terakhir di Minahasa Selatan (Minsel) Liandok," ungkapnya.

Tumundo juga menjelaskan, di Sulut sendiri, ada sebanyak 23 kawasan transmigrasi yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Namun dari 23 kawasan tersebut, tinggal tiga daerah transmigrasi yang masih menjadi binaan Pemprov Sulut. Namun untuk tahun ini, menurutnya, sudah akan lepas dari binaan pemprov dan berubah kewenangan ke pemerintah kabupaten/kota setempat.

"Sekarang ini yang masuk dalam pembinaan ada tiga kawasan transmigrasi. Yakni di daerah Motongkat di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Wiyoi di Minahasa Tenggara (Mitra) dan Liandok di Minsel. Nah tahun 2019 ini satu kita akan lepas. Yakni daerah transmigrasi Liandok di Minsel. Ya kalau kita sudah lepas dari status binaan, maka sudah diserahkan penuh ke pemerintah setempat. Jadi kewenangan mereka," bebernya.

Untuk daerah transmigrasi yang akan dilepas, menurut Tumundo, akan terlebih dahulu dilengkapi sarana dan prasarana seperti jalan dan air bersih. Tumundo menjelaskan jika tanah yang diberikan kepada transmigran tidak dapat dipindahtangankan. Ketentuan daerah transmigrasi, menurutnya, telah ada. Sehingga semua imigran wajib menaati semua yang diamanatkan.

"Ya artinya tidak dapat dijual, kecuali telah dimiliki selama 15 tahun sejak penempatan. Jika melanggar ketentuan tersebut maka hak milik atas tanah akan menjadi hapus. Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya harap, agar lahan yang nanti disertifikasi untuk jangan dulu dijual. Karena lahan-lahan seperti Liando belum 15 tahun penempatan. Akan bermasalah jika nanti dijual," terangnya.

Dirinya menambahkan, kawasan transmigrasi saat ini masih bersifat umum dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan transmigrasi umum, menurut Tumundo, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan bantuan kepada transmigran. Ini yang terus dilakukan pihaknya sebelum dipindah tangankan ke kabupaten/kota. (tr-02/can)

Kirim Komentar