06 Mei 2019 17:06

Kapolres Minahasa Warning Debt Collector

MyPassion
Denny Situmorang

MANADOPOSTONLINE.COM---Maraknya kasus pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan oknum debt collector, terhadap konsumen. Membuat aparat penegak hukum dan masyarakat gerah.

Diserukan Kapolres Minahasa AKBP Denny Situmorang SIK. Pihaknya siap turun tangan atas penarikan kendaraan,  yang dinilai tidak sesuai aturan.

“Bisa masuk tindak pidana pencurian. Bila pengambilan motor dilakukan oleh oknum debt collector di jalan, hal itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perampasan dan dapat dijerat pasal 365 KUHP,” tegas Situmorang

Prinsipnya, kata dia,  perusahaan tidak boleh mengambil motor ataupun harta benda yang jadi jaminan fidusia dengan seenaknya sendiri. Melainkan harus melalui keputusan dari Pengadilan.

“Benda yang dijaminkan secara fidusia (leasing) diberikan Akta Jaminan Fidusia sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi ‘Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan,” jelasnya.

Seharusnya dalam melakukan penagihan ataupun penarikan kendaraan terhadap konsumen, bisa melibatkan pihak kepolisian dalam pengamanan. Namun, harus sesuai aturan dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

“Ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam mengajukan permohonan pengamanan eksekusi, diantaranya, Salinan Akta Fidusia, Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia, Surat Peringatan Debitur dan sejumlah dokumen pendukung lainnya,” terang Situmorang.

Dalam akta tersebut sudah tercantum irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, sehingga memiliki hak eksekutorial, artinya perusahaan leasing (kreditur) berhak mengambil atau mengeksekusi objek tersebut jika debitur wanprestasi atau ingkar janji sesuai pasal 15 Undang-Undang Jaminan fidusia.

Namun demikian, pelaksanaan eksekusinya harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan.

“Sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesis Reglement), kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut,” pungkasnya.(tr-03/jul)

Kirim Komentar