04 Mei 2019 08:19

Pembayaran TKD Segera Tuntas

MyPassion
Gammy Kawatu

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) saat ini mulai menuntaskan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Tunjangan tersebut, diprediksi bakal dituntaskan dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut Gammy Kawatu, Jumat (3/5).

 

Menurutnya, setiap bulannya Pemprov Sulut mengalokasikan Rp 20 miliar untuk pembayaran TKD. Kawatu juga mengatakan, pembayaran TKD serta Tunjangan Beban Kerja (TBK) juga insentif untuk April sudah mulai berproses.

"Setiap bulannya itu memang kita mengalokasikan Rp 20 miliar untuk pembayaran TKD, TBK dan insentif. Dan itu disiapkan rutin selama 12 bulan. Juga, semua itu telah kita tata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi kita lakukan itu sudah sesuai dengan aturan. Untuk TKD, TBK dan insentif di bulan lalu sudah berproses. Kita targetkan, dalam waktu dekat sudah akan tuntas 100 persen," katanya.

Di sisi lain, pengamat pemerintahan Dr Stefanus Sampe menilai, dengan anggaran yang besar tersebut, harus ada pemetaan kinerja yang baik dari pihak yang berwenang.

Menurutnya, pemprov harus bisa menerapkan tunjangan yang sesuai dengan kinerja dari setiap PNS. Jangan sampai menurut Sampe, PNS yang bekerja dengan resiko dan rentan waktu yang tinggi sama dengan PNS yang bekerja di belakang komputer.

"Itu tentunya tidak adil. Jadi harus ada pengukuran kinerja yang baik dalam pemberian tunjangan. Jangan sampai hanya membebani anggaran. Memang penting untuk memberikan tunjangan, tapi harus lihat juga bagaimana kinerja yang diberikan. Jangan hanya makan tulang, terus pemberian tunjangan sama besar," ujarnya.

Dia menjelaskan, penilaian TKD Pemprov melalui sistem absensi saat ini masih sangat kurang. Selain harus diperbaiki dengan penyeimbangan kinerja, juga perlu adanya peningkatan pengawasan agar kinerja PNS tetap lebih baik. Karena anggaran yang fantastis tersebut, menurut Sampe, harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Sekarang ini kan, untuk mengukur kinerja bagi TKD hanya melalui absensi. Bisa saja, ada yang hanya datang absen tapi keluar. Atau nanti jam pulang kantor baru kembali melakukan absen. Jadi saya rasa, perlu ada pengawasan ketat,” kuncinya. (tr-02/can)

Kirim Komentar