03 Mei 2019 09:38

Alat Bukti Pemecah Ombak untuk Jerat 4 Orang

MyPassion
Vincentius Banar dan Yoni Mallaka

MANADOPOSTONLINE.COM—Kasus pemecah ombak Likupang Minahasa Utara masih terus bergulir. Baik di Kejaksaan Tinggi maupun Pengadilan Tipikor Manado. “Selasa nanti akan ada sidang lanjutan dari kasus ini,” beber Hakim Juru Bicara Pengadilan Negeri Manado Vincentius Banar saat dikonfirmasi kemarin.

“Sedangkan untuk sidang putusan, kami rencanakan pada Mei untuk para tersangka ini. Mungkin 15 atau 16 Mei nanti. Namun lihat saja nanti tanggal berapa, yang pasti pada bulan ini sudah ada putusannya,” jamin Banar.

Sementara itu, Kasipenkum Kajati Sulut Yoni Mallaka mengatakan, terkait kasus pemecah ombak Likupang, saat ini sikap kejaksaan adalah menghormati putusan praperadilan.

“Pada prinsipnya putusan hakim praperadilan seiring dan sejalan dengan tindakan penyidik khususnya dalam rangka penyidikan. Karena sampai dengan saat ini penyidik tidak pernah mengeluarkan SP3 perkara tersebut (yang secara de fakto maupun de jure tidak pernah dihentikan),” terangnya saat dikonfirmasi terpisah.

Saat ini kata Mallaka penyidik masih melakukan penyidikan dengan mencari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Karena kejaksaan sedang berproses mendalami sesuai  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya terhadap alat bukti yang diklaim oleh sebagian orang sudah cukup untuk menggiring pihak lain ditetapkan sebagai tersangka.

“Penyidik masih melakukan penyidikan guna memperkuat adanya dugaan tindak pidana korupsi perkara a quo yang melibatkan pihak lain selain dari tersangka yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (3 orang) maupun yang  masih dalam tahap upaya hukum ke Mahkamah Agung (1 orang),” ungkapnya.

Dia menambahkan alat bukti yang ada saat ini merupakan alat bukti untuk mendakwakan 4 orang tersebut. Sedangkan untuk pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara a quo masih memerlukan alat bukti lain, selain daripada yang sudah diajukan di depan persidangan sebelumnya.

“Penyidik dalam perkara a quo sangat berhati-hati dalam menangani perkara TPK tersebut, dengan maksud bila diserahkan ke penuntut umum dan kemudian dilimpahkan ke PN Tipikor akan meminimalisir kegagalan penuntutan yang akan berakibat pada bebas atau tidak terbuktinya seseorang dalam penuntutan,” tutup Mallaka. Sebelumnya, dalam sidang praperadilan hakim memutuskan, agar penyidik tetap melanjutkan kasus dugaan korupsi tersebut.(tr-04/gnr)

Kirim Komentar