02 Mei 2019 08:17

Sebelum Jadi Bupati, Perempuan Cantik Ini Sudah Koleksi Rolex-Hermes

MyPassion
Christiany Eugenia Paruntu

MANADOPOSTONLINE.COM—Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip (SWM) dikenal modis. Dalam setiap aktivitasnya, SWM yang baru saja ditetapkan jadi tersangka oleh KPK ini, ‘hobi’ menggunakan barang-barang mewah. Bahkan KPK mengungkap, SWM dalam kasus ini diduga meminta sejumlah barang mewah berupa tas dan jam mewah untuk memuluskan kasus dugaan suap tersebut.

 

Di sisi lain, gemar memakai barang branded juga diakui Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu (CEP). Saat dihubungi via WhatsApp, bupati yang akrab disapa Tetty tersebut memang mengaku mengoleksi barang-barang mewah.

Namun hal itu ditanggapi santai oleh Tetty. “Barang-barang tersebut sudah saya miliki jauh sebelum saya menjabat Bupati Minsel. Sudah punya Hermes dan Rolex sebelum saya jadi bupati,” singkat Tetty diikuti emoticon tertawa.

Kepada harian ini, Bupati Tetty pun sempat membeber beberapa barang bermerek miliknya. Mulai dari kacamata merek Bulgari harga 50 sampai Rp 100 juta. Tas Chanel harga 100 sampai Rp 150 juta. Kemudian tas Hermes harga dari 500 juta sampai Rp 1 miliar. Terakhir jam merek Rolex harga 200 sampai Rp 500 juta.

Menurut pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong, kebiasaan kepala daerah menggunakan barang mahal sebagai suatu gaya hidup, merupakan hal yang biasa. Menurutnya, semua kepala daerah perempuan di Sulut notabenenya adalah lahir di keluarga mampu. Jadi menurutnya, bukan hal yang baru jika kebiasaan mereka menggunakan barang mahal sebagai suatu bentuk gaya hidup. Namun Lengkong menegaskan, dengan gaya hidup glamour tersebut akan mampu membuat celah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasalnya sudah ada bukti yang terjadi di Talaud, terjadi suap dengan barang mewah.

"Iya memang kalau untuk gaya hidup mereka dengan barang mewah itu menjadi hal biasa. Sebut saja, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Minut, Wakil Bupati Tomohon, atau Walikota Kotamobagu, mereka lahir sudah dikeluarga mampu. Jadi tidak masalah barang mewah ini. Bukan hal baru bagi mereka memiliki barang mewah yang dibeli secara mandiri. Namun kita sebagai pemerhati tentu terus me-warning. Jangan sampai terjadi celah dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tuturnya.

“Karena kalau mau disuap dengan uang, rata-rata mereka punya banyak uang. Jadi pasti ditolak, namun jika dengan barang mewah, itu berpeluang. Sebagai buktinya di Talaud. Akhirnya kedapatan. Ini menjadi pelajaran bagi semua kepala daerah, bahwa KPK mengawasi bukan hanya sebagai pengguna anggaran, namun sampai suap menyuap,” ujarnya.

Lengkong juga mengatakan, penggunaan anggaran serta penerapan sistem berbasis teknologi seperti e-planning dan e-budgeting sangat penting bagi setiap daerah. Itu menurutnya, agar semua pekerjaan bisa masuk dalam proses lelang secara terbuka. Sehingga, tidak ada lagi sistem suap untuk memuluskan proyek dari pihak ketiga. Karena menurutnya, penggunaan anggaran jika tidak dilakukan secara transparan pasti akan berbuntut masalah.

“Sekarang memang sudah harus digenjot sistem online di 15 kabupaten/kota. Agar proses lelang atau pengadaan barang dan jasa secara terbuka. Agar tidak ada sogok-menyogok untuk memuluskan proyek. Kasus Talaud, harus jadi contoh. Peran pemprov saat ini sangat penting, untuk terus mendorong pemerintah di kabupaten/kota membuat sistem pengadaan yang transparan. Pendampingan pemprov harus dilakukan, agar tidak ada lagi kepala daerah yang dijerat karena kasus suap ataupun penyalahgunaan anggaran," tandasnya.(gnr)

Kirim Komentar