01 Mei 2019 10:09
Perusahaan Diminta Tingkatkan SDM Pekerja

Hari Ini, Pemprov Sulut Serap 1,1 Juta Aspirasi Naker

MyPassion
Grafis.(Dok)

MANADOPOSTONLINE.COM—Memperingati Hari Buruh hari ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bakal memberikan kesempatan pada setiap tenaga kerja (naker) melalui serikat untuk menyampaikan keluhan dan masukan. Tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan buruh.

"Iya besok itu, kita izinkan semua naker melalui empat konfederasi serikat buruh yang ada di Sulut untuk dapat menyampaikan orasi terkait keluhan atau masukan mereka dalam peningkatan kesejahteraan buruh. Itu akan kita serap secara maksimal. Kita yakin 1,1 juta aspirasi Naker Sulut bakal terserap melalui empat konfederasi serikat yang ada saat ini. Karena itu, tidak perlu takut. Jika memang ada keluhan untuk daerah ataupun bagi perusahaan silahkan sampaikan. Akan kita tampung," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Sulut Erny Tumundo, Selasa (30/4).

Tumundo mengatakan, jika memang ada aspirasi terkait perusahaan atau tempat bekerja, maka pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan perusahaan tersebut untuk melakukan klarifikasi. Apalagi terkait kesejahteraan buruh.

Selain itu, Tumundo juga mengingatkan kepada pemerintah di 15 kabupaten/kota untuk bisa ikut menyerap aspirasi.

Tumundo juga mengatakan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini, buruh juga harus mendukung penuh dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing dengan naker luar.

"Di Hari Buruh kali ini, tema yang digagas adalah tumbuh bersama untuk kesejahteraan buruh. Karena itu kita siap menyerap aspirasi 1,1 juta naker Sulut," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Buruh Indonesia Perwakilan Sulut Charles Romel mengatakan, dengan menjawab tantangan di Masyarakat Ekonomi Asean pemerintah harus berusaha meningkatkan kualitas naker. Namun terkadang, katanya, Dinas Tenaga kerja salah dalam melakukan pelatihan. “Mereka biasanya melakukan pelatihan pada jenis pekerjaan yang kurang tepat, yang pekerjaan tersebut banyak ada di luar. Namun ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam mensertifikasi tenaga kerja agar bisa bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean. Ini juga menjadi tanggung jawab dari perusahan untuk melatih tenaga kerja yang bekerja di perusahannya," ucap Romel.

Dia menyayangkan jika ada perusahan yang tidak lagi melakukan pelatihan kepada tenaga kerja. "Memang bukan semua perusahan. Namun rata-rata tidak ada pelatihan terhadap pekerja. Bagaimana akan ada peningkatan kalau semua pihak diam dan membiarkan tenaga kerja belajar secara otodidak. Pemerintah harus kerja keras untuk hal ini, jangan hanya diam dan tidak tepat sasaran dalam melakukan pelatihan," tandasnya.(tr-02/can)

Kirim Komentar