26 Apr 2019 17:55

AIPI dan JADI Bahas Hoax dan Delegitimasi Penyelenggara Pasca Pemilu

MyPassion
FGD ‘Waspada Hoax dan Delegitimasi Penyelenggara Pasca Pemilu 17 April 2019’ di GRHA Pena Manado Post, Jumat (26/4).

MANADOPOSTONLINE.COM—Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bersama Jaringan Demokrasi (JADI) Sulawesi Utara (Sulut), menggelar Focus Group Discussion (FGD) ‘Waspada Hoax dan Delegitimasi Penyelenggara Pasca Pemilu 17 April 2019’ di GRHA Pena Manado Post, Jumat (26/4).

"Diskusi kita kali ini untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan 17 April secara serentak. Untuk itu, diskusi kali ini mudah-mudahan dapat menghadirkan ide-ide gagasan yang baru," kata Prof Welly Areros selaku pembina AIPI.

Dijelaskannya, apalagi juga di tahun depan akan menghadapi pilgub. “Nah, dasar-dasar yang kita pahami dalam diskusi ini juga menjadi kekuatan kita untuk menghilangkan dugaan-dugaan berita yang tidak benar pada pilkada nantinya," sebutnya.

Senada disampaikan Gubernur Sulut diwakili Kasatpol PP Steven Evans Liow. “Wajib bagi semua komponen memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Perlu upaya kerja sama untuk mengantisipasi berita-berita hoax yang berpotensi menggagu tahapan pemilu," ujar Liow sekaligus membuka acara diskusi itu.

Sementara itu, Pengamat Pemilu Dr Ferry Liando menjelaskan, beberapa faktor mengapa tindakan hoax dan delegitimasi itu sulit dihindari. Pertama, UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu mensyaratkan parpol harus memiliki kursi 20 persen atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilu sebagai syarat mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Syarat itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan kontestan Pilpres sangat terbatas. Tahun ini hanya dua calon. Ini sangat berbahaya, kompetisi terjadi head to head, lawan dan kawan bisa dengan mudah dikenali kemudian pemilih terpolarisasi pada dua gerbong dan saling berharap-harapan," jelasnya.

Dia menilai, gesekan sulit dihindari dan menyebabkan permusuhan. Harusnya jumlah capres jangan dibatasi dengan cara memperkaya Angka Parlement Treshold (PT). “Tidak harus banyak parpol ke parlemen tapi semua parpol yang lolos sebaiknya bisa mengusung capres," ucap Liando.

Kemudian, sambungnya, masa kampanye terlalu panjang padahal ternyata tidak cukup efektif mempengaruhi pemilih karena kecenderungan yang pragmatis. “Pemilih konflik bukan karena perbedaan ideologi tetapi perbedaan dalam mengusung figure. Terus jangka waktu rekapitulasi terlalu panjang. Proses pencoblosan hingga pengumuman resmi memakan waktu satu bulan lebih. Ini memberikan kesempatan terjadinya kecurigaan. Kemudian reaksi masyarakat bisa berlebihan," tukasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menyampaikan, dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, harus diakui ada terdapat sejumlah hanbatan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu. Kerap tidak sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lain. Terkait hoax, Malonda mengatakan bahwa tidak semua berita-berita yang berkembang itu adalah Hoax. “Sebab, sebagian juga mengandung kebenaran," singkatnya.

Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi pun berbicara. Dia mengakui selama ini KPU pun kerap menjadi korban berita bohong. Tetapi, pada prinsipnya, soal berita bohong yang masuk sedang diproses benar dan tidaknya.

Sementara itu, Pengamat Politik Tommy Sumakul mewarning agar penyelenggara di semua tingkatan harus diberikan pembinaan dan bimtek dengan benar agar kerja-kerja mereka profesional.

Di sisi lain, Setly Kohdong mewakili Partai Demokrat setuju bahwa hoax terjadi karena persaingan sangat ketat. Hal itu karena gaji anggota DPRD sangat besar sehingga banyak yang berkepentingan untuk menang.

Dr Johny Suak selaku koordinator pelaksanan diskusi mengatakan, diskusi seperti ini akan secara reguler dilaksanakan terutama dalam mengawal pemilu yang lebih demokratis. “Awalnya prediksi kami hanya sampai pada saat pencoblosan. Namun demikian fenomena ini ternyata masih terus merajalela pasca pencoblosan sehingga dampaknya adalah keresahan sosial," kuncinya.

Diketahui diskusi turut dihadiri oleh sejumlah pengurus parpol dan tim sukses capres, caleg, akademisi, mahasiwa dan LSM.(opn)

Kirim Komentar