23 Apr 2019 08:32

Ratusan Pahlawan Demokrasi Gugur, Pemilu Serentak Wajib Dievaluasi

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM-  Pemilu serentak 2019 banyak memakan korban jiwa. Khususnya para penyelenggara. Data resmi KPU hingga 22 April 2019 menyebutkan, sudah 90 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia.

Pihak Bawaslu kehilangan 27 pengawas. Dari kepolisian ada 15 polisi meninggal dunia saat mengamankan Pemilu 2019. Jumlah total yang gugur 132 orang. Pemilu 2019 memang melelahkan. Bagaimana tidak, pertama dalam sejarah negeri ini, pilpres dan pileg digelar serentak. Para pemilih mencoblos kertas suara pilpres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD sekaligus.

Proses panjang dilalui dari pengiriman logistik pemilu hingga memastikan kotak berisi surat suara aman hingga tujuan. Belum lagi proses setelah pemilihan. Penyelenggara harus kerja ekstra bahkan bertaruh nyawa demi suksesnya pemilu.

Sudah tiga pahlawan demokrasi di Sulut meninggal. Satu Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dua lainnya sebagai anggota. Mereka mengembuskan nafas terakhir, diduga kurang istirahat karena bertugas mengawal pesta demokrasi.

Dilansir dari liputan6.com, bahkan ada seorang ketua KPPS di Malang, SU (42) diduga berniat mengakhiri hidupnya. Ia ditemukan keluarganya di dalam kamar dalam kondisi mengalami luka tusuk di perut.

"Korban ditemukan keluarganya di kamar dalam kondisi terluka. Saat dimintai keterangan, korban mengaku capek dan stres karena ada selisih penghitungan terkait suara DPD dan DPRD," kata Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri.

Beban fisik dan mental itu bikin para petugas KPPS kapok. "Ini pemilu terkejam. Kalau pola kerjanya tetap seperti ini, saya pikir seribu kali kalau diminta jadi panitia lagi," kata Hari Sutrisno, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 41 Kelurahan Sawojajar, Kota Malang.

Hari mengisahkan bagaimana dia harus bekerja ekstra keras bersama rekan-rekannya saat pencoblosan 17 April lalu. Bangun subuh, dia harus sudah siaga sejak pukul 06.00 WIB mempersiapkan segala kebutuhan pencoblosan. Beban kerja semakin berat saat penghitungan surat suara. Dia harus begadang hingga pukul 04.00 WIB keesokan harinya untuk merampungkan penghitungan suara.

Ratusan dokumen, mulai pencoblosan, rekapitulasi suara dan lainnya harus ditandatangani saat itu juga.

"Pemilu 2019 ini jauh lebih rumit dibanding pilkada serentak 2018. Saya terpaksa jadi KPPS karena tak ada yang mau," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan pemilu 2019 perlu evaluasi mendalam, komprehensif dan juga utuh. Pemilu serentak dinilai memberikan banyak beban pada penyelenggara pemilu.

"Meski KPU telah melakukan sejumlah langkah untuk mendistribusi beban kerja tetap saja penyelenggaraan dan pemungutan suara dan penghitungan jadi beban  amat berat bagi petugas di lapangan," ungkapnya. (lp6/mpo)

Kirim Komentar