21 Apr 2019 10:38
Manado Paling Banyak, Bawaslu Godok Rekomendasi

Puluhan TPS di Sulut Potensi Nyoblos Ulang

MyPassion

MANADO—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut), sedang mengkaji sekira 36 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sulut.

Pimpinan Bawaslu Sulut Divisi Hukum, Data dan Informasi Supriyadi Pangellu SH menuturkan, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran di TPS-TPS tersebut. “Kita mengupayakan secepatnya sudah keluar rekomendasinya. Karena paling lama PSU itu 10 hari setelah pencoblosan," ungkapnya.  

Berdasarkan data Bawaslu Sulut, TPS di Kota Manado yang paling banyak berpotensi nyoblos ulang (lihat grafis). PSU dilakukan disebabkan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 372

Selain pemungutan suara ulang, Bawaslu Manado juga menginstruksikan jajaran Panwascam untuk merekomendasikan kepada PPK agar melakukan pengecekan terhadap kotak suara yang diketahui sempat terbuka atau segel yang rusak. Terhadap hal itu, akan dilakukan pengecekan bersama antara kesesuaian C1 Plano dengan C1 salinan yang ada pada saksi dan pengawas Pemilu.

Pemilu yang digelar pada 17 April lalu, juga ternyata tidak mengakomodir pemilih yang berada di RSUP Prof Kandou. “Sedikitnya ada 220 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara berlangsung,” ujar Taufik Bilfaqih, anggota Bawaslu Manado.

Terkait hal ini, Bawaslu kemudian memberikan rekomendasi kepada KPU Manado untuk menggelar pemilihan susulan. “Ada problem teknis saat pemilu kemarin, sehingga seluruh pemilih di RS tidak terakomodir dengan keberadaan Kotak Suara Keliling (KSK).” Ujar Ketua Bawaslu Manado Marwan Kawinda.

“Dari temuan ini, kami merekomendasikan kepada KPU untuk menggelar pemilu susulan. Apalagi ada surat resmi dari pihak RS,” tutup Kawinda.

Di Minahasa Utara, Bawaslu Minut juga mencatat beberapa temuan selama penyelenggaraan Pemilu 2019. Karena itu, Kordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Rahman Ismail menuturkan, pihaknya merekomendasikan PSU di tujuh TPS yang tersebar di lima titik. 

Selain itu katanya, ada dugaan A5 palsu. "Tapi setelah ditelusuri, ternyata itu betul A5. Dokumennya ada di KPU," jelas Rahman. Temuan lain berupa surat suara tertukar, dan kelengkapan dokumen KPU. "Yang lain rekomendasi etik ke PPS saja. Dan kami lagi kaji untuk KPPS yang tidak menempel pengumuman plano di tempat umum," pungkasnya.

Sementara di Minahasa, ada dua TPS yang telah direkomendasikan untuk melakukan PSU. Hal ini menyusul ditemukannya pelanggaran pada tahap pemungutan suara. "Sejauh ini ada dua TPS yang sudah kita rekomendasikan ke KPU Minahasa untuk dilakukan PSU," sebut Ketua Bawaslu Minahasa Rendy Umboh, Sabtu (20/4) malam.

Lanjutnya, diantara pelanggaran yang ditemukan, pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, namun sudah terlanjur memberikan hak pilihnya. "Seperti tidak terdaftar di DPT dan DPTb serta tidak memiliki e-KTP namun diperbolehkan untuk menyalurkan hak suaranya," katanya.

Dirinya pun membeberkan, dua TPS tersebut yakni, TPS 005 Desa Kembes Dua Kecamatan Tombulu dan TPS 002 Desa Tember Kecamatan Tompaso.

"Jadi, dengan rekomendasi yang kami berikan. KPU wajib melakukan PSU di dua TPS tersebut. PSU ini sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 372 dan pasal 65," jelasnya.

Sementara, Ketua KPU Minahasa Lord Malonda membenarkan adanya dua TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk PSU."PSU dilaksanakan atas rekomendasi Bawaslu, terkait temuan penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan malam ini akan kita putuskan waktu pelaksanaan PSU di TPS tersebut," kuncinya.(***)

Kirim Komentar