20 Apr 2019 08:13
KPU: Pesta Demokrasi Aman dan Lancar

Polda Pelototi Potensi Kecurangan Pemilu

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto menegaskan penyelenggara pemilu di Sulut harus profesional. Jangan berbuat curang, karena bisa mencederai pesta demokrasi di tanah Nyiur Melambai yang telah berlangsung aman dan kondusif.

 

Ribuan kepolisian yang bertugas mengawal diminta makin jelih. Pelototi setiap gerak-gerik pihak-pihak yang terlibat. “Saya minta personel yang sudah diploting dalam pengamanan di PPK agar betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Pastikan seluruh logistik Pemilu dalam keadaan aman dan baik,” ujar Kapolda Sigid saat menyambangi kantor PPK di Manado, Jumat (19/4).

Ia berharap semua anggotanya yang ditugaskan jangan sampai lengah, apalagi tidak berada di tempat. “Pastikan seluruh kegiatan rekapilutasi di PPK berjalan aman dan lancar sebelum dilakukan pergeseran ke pleno tingkat kabupaten/kota,” tegas Irjen Sigid.

Baginya sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

“Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan,” tutur Kapolda Sigid.

Lanjut Irjen Sigid, TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019.

“Apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu serentak Tahun 2019,” tegas jenderal berpangkat bintang dua ini.

“Jika dalam penghitungan itu memang ranahnya KPU dan penindakan melalui panwas, yang terwujud dalam Gakkumdu (penyidik Polri, Kejaksaan, Bawaslu, red),” ungkapnya. “Namun jika menghalangi pelaksanaan pemilihan dan menyebabkan hak seseorang hilang, bisa pidana,” tandasnya.

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara Divisi Hukum, Data dan Informasi Supriyadi Pangellu SH, juga me-warning seluruh penyelenggara Pemilu. Baik KPU dan jajarannya sampai Bawaslu di kabupaten/kota, agar tidak mengubah angka hasil Pemilu, 17 April 2019.

12
Kirim Komentar