19 Apr 2019 08:21

Tahun Ini CSR Pertambangan Diperketat

MyPassion
BA Tinungki

MANADO—Tanggung jawab sosial dari perusahaan pertambangan di Sulawesi Utara (Sulut) atau Corporate Social Responsibility (CSR) tahun ini bakal diperketat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut juga bakal terus melakukan pemantauan terhadap penyaluran CSR dari perusahaan pertambangan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut BA Tinungki, Kamis (18/4).

Menurutnya, perusahan yang tidak menyalurkan CSR secara rutin akan dicabut izinya oleh pemerintah.

"Ya kalau tidak menyalurkan CSR secara rutin, berarti perusahan tambang tersebut tidak taat aturan. Kan pemberian CSR ini telah diatur dalam regulasi. Jadi kalau tidak taat, maka kita akan tutup perusahan tambang tersebut," tegasnya.

Perusahan tambang, menurut Tinungki, wajib memberikan CSR mereka berupa pembangunan jalan desa, pendidikan, lingkungan serta pembangunan manusia di seputaran kawasan pertambangan. Dan itu, menurutnya, wajib dilakukan perusahan tersebut.

"Kita sekarang sedang melakukan pemantauan terhadap penyaluran CSR ini. Benar tidak CSR itu disalurkan kan simpel saja, kalau jalan di seputaran tambang rusak parah atau bangunan sekolah tidak layak, berarti tambang tersebut tidak menyalurkan CSR mereka. Maka secara tegas akan kita tutup. Apapun alasan mereka, nanti kita lihat setelah pemantauan tim di lapangan selesai dilakukan," bebernya.

Perusahan pertambangan dikatakan Tinungki, harus memberikan dampak positif bagi daerah sekitarnya. Jika perusahan sudah memberi dampak positif, maka perpanjangan izin akan dengan mudah dikeluarkan kembali.

"Kan tambang ini bukan hanya mengeruk kekayaan alam kita. Tidak boleh begitu. Harus juga menguntungkan daerah. Apalagi untuk rakyat sekitar. Ya kalau dari pemantauan ada perusahan yang lalai dalam menyalurkan CSR, maka kita akan langsung menutup tambang tersebut. Dan itu sudah menjadi komitmen kita," jelasnya.

Di sisi lain, pengamat pemerintahan Dr Welly Waworundeng meminta agar pemerintah bersikap tegas dalam menangani masalah ini. Menurutnya, masalah sumber daya adalah hal yang tidak permanen. Karena itu, sikap tegas sangat dibutuhkan.

"Ya kalau hanya membiarkan perusahan terus menguras sumber daya alam kita, dan tanpa ada keuntungan bagi daerah serta masyarakat, maka itu pemerintah tidak baik. Semua yang ada di sini adalah milik kita, keuntungan juga harus untuk kita. Karena itu, saya harapkan tindak tegas perusahan yang hanya mengambil untung saja," tandasnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar