18 Apr 2019 09:28
Wakiran: PNS dan Pemerintah Patungan Bayar Iuran

Tahun Depan Skema Baru Pensiun Diterapkan

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Penerapan sistem baru dari skema pensiun, bakal diterapkan pada 2020 nanti. Skema tersebut berupa fully funded. Dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemerintah selaku pemberi kerja sama-sama membayar iuran dana pensiun. Hal ini dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado Wakiran, Rabu (17/4).

 

"Ya memang Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu mengamanatkan supaya dibentuk peraturan pemerintah (PP) pengganti UU Pensiun yang ada saat ini. Kemudian ini juga masih dalam bentuk konsep. Dimana ke depannya, sistemnya adalah fully funded. Yakni, dana pensiun dikelola secara independen. Dan betul bahwa ada kontribusi dari peserta dan pemerintah. Kalau dahulu kan hanya peserta saja. Namun ke depannya, kontribusi juga datang dari pemerintah," ungkapnya.

Sistem fully funded ini, menurut Wakiran, bakal diberlakukan tahun 2020. Dan PNS yang lama, sebelum 2020, formulanya tetap menggunakan sistem yang ada saat ini. Pengelolaannya juga, menurut Wakiran, masih sama yakni pay as you go.

"Jadi pay as you go ini adalah pembiayaan pensiun tidak dibebankan kepada lembaga dana. Tapi dibebankan kepada pemerintah melalui APBN. Itu juga kondisi yang sekarang. Namun bagi yang hidup di dua zaman. Artinya PNS yang masih aktif kemudian pensiunnya di atas 2020, maka diberlakukan dua sistem. Antara pay as you go dan fully funded. Namun ini masih dalam konsep, belum ditata kedalam PP," jelasnya.

Kebijakan ini juga, ungkapnya, sudah dikaji dalam kurun waktu yang lama. Dalam waktu terakhir ini, kebijakan dana pensiun ini sudah dilaporkan kepada presiden. Dan nantinya kebijakan ini juga, jika sudah mendapatkan kepastian penerapan bakal disampaikan ke masing-masing daerah.

"Karena ini masih dalam bentuk konsep, tentu kita belum bisa mengungkapkan banyak. Nanti juga jika legitimasinya sudah ada. Maka, kita akan sosialisasikan ke daerah. Kalau sekarang, kita masih mengunjungi daerah untuk meminta masukan. Agar supaya tidak ada pertentangan jika memang sudah ditetapkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara (Sulut) Femmy Suluh juga masih belum mau berkomentar banyak terkait konsep kebijakan dana pensiun tersebut. Dirinya mengatakan, jika belum ada penetapan dari pemerintah pusat maka belum memiliki legitimasi.

"Jadi kita belum bisa berkomentar banyak terkait hal ini. Karena kan PP-nya belum ada. Nanti kalau PP sudah ada. Berarti sudah memiliki legitimasi. Dan nantinya juga, itu akan disosialisasikan ke semua kabupaten/kota. Agar bisa diterapkan sesuai dengan PP yang nantinya diterbitkan," urainya.

Di sisi lain, pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, pemerintah harus matang dalam melakukan pengkajian terhadap hal tersebut. Jangan sampai dengan kebijakan tersebut, APBN yang sangat diperlukan masyarakat menjadi terbebankan dengan dana pensiun tersebut.

"Kalau tidak ada beban ya silahkan saja. Namun kalau masih banyak pekerjaan dan prioritas dalam memajukan masyarakat, saya rasa perlu kajian dalam dan matang. Namun saya rasa jika itu sudah siap untuk dibuatkan PP, itu berdasarkan kajian dari semua pihak. Kan otomatis juga dalam membuat PP harus ada masukan dari masyarakat dan unsur lainnya," imbuhnya.

Dirinya juga, setuju jika memang ada pendanaan bersama dari dua pihak antara peserta dan pemerintah. Itu menurutnya, agar mengurangi beban peserta yang notabenenya menjadi pengayom masyarakat.

Di sisi lain, Lengkong meminta agar kinerja dalam pelayanan harus ditingkatkan bersama dengan semua yang didapatkan melalui APBN. (tr-02/can)

Kirim Komentar