17 Apr 2019 08:52

Setelah Pemilu PNS/THL Wajib Ngantor, Kawatu: Sanksi Pemotongan Tunjangan

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Pada 18 April nanti, atau setelah pemungutan suara pemilihan umum (pemilu), PNS dan THL wajib masuk untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) Glady Kawatu mengatakan, karena hari tersebut tidak ditetapkan dalam libur nasional ataupun cuti bersama. Walaupun boleh dibilang hari terjepit karena sesudahnya ada libur Jumat Agung.

 

"Iya memang hari tersebut terjepit diantara dua libur. Yang pasti, ada yang akan pulang kampung untuk memberikan hak pilihnya. Itu menjadi kewajiban mereka. Dan harus untuk memilih. Tidak boleh golput. Namun ingat, Kamis itu tidak libur. Jadi semua PNS dan THL harus tetap ngantor. Kita sudah sampaikan itu pada semua PNS dan THL di Pemprov Sulut. Agar menjadi perhatian bersama," tuturnya, Selasa (16/4).

Untuk mengingatkan bahwa hari tersebut wajib masuk kantor, maka menurut Kawatu, sudah ada surat edaran gubernur yang diteruskan ke 15 kabupaten/kota. Menurutnya, ada sanksi pemotongan tunjangan jika PNS tidak masuk kantor di hari tersebut. Ungkapnya juga, pelayanan publik di instansi pemerintahan akan tetap dibuka di hari itu.

"Sudah ada edaran gubernur terkait hari Kamis tersebut. Jadi tidak masuk dalam libur apapun. Karena itu, PNS dan THL harus tetap masuk kantor. Sanksi yang disiapkan bagi PNS yang tidak masuk kantor adalah pemotongan tunjangan. Karena memang sesuai amanat undang-undang, pelayanan publik harus tetap berjalan. Dan hari Kamis tersebut, pelayanan publik di Pemprov Sulut dan 15 kabupaten/kota berjalan seperti hari biasanya," imbuhnya.

Sementara itu, pemerhati pemerintahan Dr Welly Waworundeng mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik. Itu menurutnya, tidak pandang hari serta jam. Apalagi bagi PNS yang menerima tunjangan sesuai beban kerja. Karena itu, dia meminta pimpinan di provinsi ataupun kabupaten/kota untuk mengawasi jalannya pelayanan publik di daerah.

"Dalam sistem organisasi pemerintahan itu tidak boleh mengenal hari kejepit. Namanya hari kerja. Tetap melakukan pelayanan. Kan pemerintah pusat telah mendorong, bahkan untuk Sabtu dan Minggu tetap dilakukan perekaman KTP-el. Itu menjamin keberlangsungan pelayanan publik. Jadi memang menjadi kewajiban mereka untuk terus menyelenggarakan pelayanan. Pengawasan harus dilakukan pimpinan, jangan sampai ada yang tidak masuk. Alangkah baiknya, dilakukan apel bersama. Agar tertacat, siapa yang masuk dan tidak. Harus ada sikap tegas dalam menjamin pelayanan publik," tutupnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar