16 Apr 2019 08:18
Catatan

Jalan Terbaik Demokrasi; Voting atau Musyawarah?

MyPassion
Audy Pangemanan

Oleh: Dr. Audy R.R. Pangemanan*

 

DI banyak Negara, demokrasi telah menjadi jalan hidup bernegara. Jalan itu diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang demokratis. Hutington (1984) dan Economic Intelligent Unit (2013) menyebut pelaksanaan demokrasi berada pada level yang berbeda-beda di setiap Negara. Di Indonesia, kita mengenal apa yang disebut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Peran Pancasila dalam demokrasi di Indonesia tidak jauh dari apa yang disebut Morfit (1981) sebagai alat politik di jaman orde baru, dan bahkan tetap menjadi pandangan utama berdemokrasi meski telah mengalami era demokrasi yang lebih terbuka (Liddle, 1999). Ciri utama demokrasi pancasila adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Kedaulatan tersebut dijalankan melalui pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Haynes (2000) bahwa di kebanyakan negara dunia ketiga, demokrasi lebih memperlihatkan sisi formalitas, yang terpusat pada prosedur dan tata kelembagaan, dan lebih khusus lagi terfokus pada pemilihan umum. Pola demokrasi pada hampir semua prakteknya ditandai dengan pelaksanaan voting, yaitu pemilihan pejabat dan pengambilan keputusan publik berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, UUD 1945 melegitimasi dua macam cara pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan demokrasi, yaitu musyawarah untuk mufakat dan voting.

Sejalan dengan perkembangannya, masyarakat Indonesia cenderung menaruh harapan besar terhadap perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara atas adanya demokrasi (voting), tetapi tidak semua menyadari ada bagian penting yang terlepas dari praktek demokrasi kita yaitu musyawarah untuk mufakat. Sebuah penelitian tentang pemahaman demokrasi yang dilakukan di Jawa Tengah (Sofyan, 2013) menunjukkan dua opini tentang sistem politik terbaik untuk Indonesia, yaitu: 1) ada keyakinan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik; dan 2) ketidakyakinan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Alasan mereka yang tidak yakin bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik, sebagian besar karena melihat kenyataan bahwa kondisi Indonesia masih morat-marit, dimana elit politik masih mementingkan diri sendiri, belum ada keterbukaan, transparansi, serta SDM yang masih belum siap. Kebebasan tidak terkontrol, tidak menuju perbaikan, kondisi ekonomi masih belum membaik, manusia yang belum siap menerima perubahan, pelaku kurang memahami demokrasi, serta tidak ada kesatuan sikap dan banyaknya penyalahgunaan wewenang. Mereka yang menyatakan yakin, berpegang pada kenyataan bahwa demokrasi sejalan dengan karakter dan kondisi bangsa Indonesia. Demokrasi menghargai perbedaan sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia dan semangat Bhineka Tungal Ika. Kegotongroyongan, saling menghargai, menerima perbedaan, keterbukaan, kebersamaan, dan saling kerjasama merupakan ciri bangsa Indonesia yang sejalan dengan demokrasi.

Lebih lanjut menurut Sofyan (2013), pemahaman terhadap demokrasi di masyarakat yang sangat beragam terebut, dapat dirangkum menjadi enam kelompok utama. 1) Demokrasi identik dengan proses politik berdasarkan suara terbanyak. 2) Demokrasi sama dengan perubahan ke arah perbaikan. 3) Demokrasi sebagai proses pemilihan pemimpin secara langsung. 4) Demokrasi sebagai proses penentuan keputusan dengan musyawarah mufakat. 5) Demokrasi sebagai nilai-nilai kebebasan, hak bersuara dan menghormati kebebasan. 6) Demokrasi sebagai tata pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ide demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat mendapat dukungan terbesar (33,9%); disusul kebebasan, hak bersuara, hormati perbedaan (32,2%); dan musyawarah untuk mufakat (15,7%). Sementara, suara terbanyak merupakan pendapat dengan dukungan terkecil, yaitu hanya 3,5%.

Secara substansial, nilai-nilai demokrasi seperti kedaulatan rakyat, kebebasan, hak bersuara, dan toleransi adalah yang seharusnya lebih mendapat perhatian dibanding sekedar mencapai suara terbanyak. Pendekatan voting hanya mengindikasikan partisipasi politik masyarakat secara luas. Sementara, demokrasi tidak hanya dinilai pada aspek partisipasi politik semata, melainkan juga pada pelaksanaan pemerintahan serta efektifitas kebijakan (Dahl, 1994; EIU, 2013). Efektifitas kebijakan tentu bergantung pada cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara. Sila ke-4 Pancasila sebagaimana tercantum dalam preambule UUD 1945, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengamanatkan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Artinya, cara musyawarah mufakat haruslah menjadi langkah pertama dalam pengambilan keputusan. Menurut Seftiyono (2014) dalam artikel Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia, poin yang hendak dicapai dengan musyawarah adalah mufakat. Namun itu bukan sembarang mufakat, karena mufakat itu harus didasarkan kepada kepentingan bersama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kelebihan dari musyawarah untuk mufakat adalah semua pihak akan merasa diukutsertakan dan dihargai pendapatnya, sehingga hasil yang dicapai dirasakan sebagai bagian dari kepentingannya. Adanya dualisme dalam pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga Negara pada UUD 1945 yaitu dengan musyawarah untuk mufakat dan dengan suara yang terbanyak, pada prakteknya pemilihan dengan suara terbanyak lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat praktikal (Budiana, 2009; Fahmi, 2010).

Menurut Hanafi (2013) yang meneliti tentang kedudukan musyawarah dan demokrasi Indonesia, esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dengan musyawarah ditemukan cara untuk mempersatukan manusia, mempersatukan golongan-golongan dengan berbagai atribut di tengah-tengah bergejolaknya problema-problema umum, dan dengan musyawarah pula dikembangkan tukar pikiran dan pendapat. Pelaksanaan musyawarah bagi kehidupan manusia lebih dari sekedar kepentingan politik suatu kelompok maupun negara, karena ia merupakan karakter mendasar bagi kelompok masyarakat secara keseluruhan. Di lain sisi, esensi musyawarah sebagai sistem penyusunan hukum merupakan cara untuk mengetahui dan menghimpun kebenaran pendapat-pendapat melalui diskusi ilmiah. Cara seperti ini memberikan peluang besar bagi para peserta untuk berdialog dengan landasan argumentasi ilmiah. Musyawarah memegang peranan penting sebagai perisai rakyat, kerena ia merupakan wahana bagi rakyat dalam menyampaikan kehendak dan pemikirannya, dan musyawarah, dapat menghindarkan pemimpin dari sikap semena-mena dan menjauhkannya dari kecenderungan untuk melanggar aturan dan bertindak sewenang-wenang.

Pada artikel berjudul Kybernologi Teologis (Kristen), saya pernah mengulas konsep pemerintahan yang sering didaratkan pada ilmu politik, karena suksesi kepemimpinan pemerintahan cenderung sebagai proses politik perebutan kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan politik, pemerintahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni, tirani minoritas dan dominasi mayoritas. Masih ingatkah kita kisah dewa-dewa Olympia yang begitu sewenang-wenang? Pemerintahan yang dikendalikan kaum minoritas yang berkuasa melahirkan tirani, yang mana pihak dengan jumlah lebih sedikit menjadi terlalu kuat dan menekan mayoritas. Sebaliknya, secara politis demokrasi menjadi jalan menuju tampuk kekuasaan pemerintahan, sekaligus jalan memerintah, melalui penentuan keputusan berdasarkan mayoritas atau suara terbanyak dalam situasi tidak ada kesepakatan. Meskipun, hasil atau keputusan yang didapat berdasarkan dominasi mayoritas tidaklah selalu sebuah kebenaran. Contoh sejarah kelam demokrasi dominasi mayoritas adalah kisah ketika Yesus diadili pada masa pemerintahan Romawi. Pilatus, oleh desakan massa (suara terbanyak) karena hasutan dan fitnah, terpaksa harus menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus, dan membebaskan Barabas seorang  pembunuh. Dalam konteks dominasi politik mayoritas, pemerintahan pada ujungnya hanya akan mengotak-ngotakkan masyarakat. Sementara, pemerintahan sejatinya untuk semua, meskipun dalam tujuannya tidak untuk memberikan kebahagiaan untuk semua tetapi kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (the greatest happiness for the greatest numbers).

Berkaca pada kisah Yesus, kita semua tentu (boleh) sependapat bahwa memilih pemimpin atau mencari solusi masalah sosial dengan cara voting belum tentu menghasilkan pilihan yang terbaik. Dalam demokrasi, sistem voting tidaklah lebih dari sekedar cara untuk mengatasi keterbatasan pada tataran jangkauan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, sehingga diperlukan cara yang praktis. Nilai utama demokrasi seperti kedaulatan rakyat, kebebasan, hak bersuara, dan toleransi yang seharusnya dibangun dalam tatanan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kembali ke hasil penelitian Sofyan (2013), kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan mengeluarkan pendapat atau aspirasi dalam berbagai situasi (freedom of speaking). Sebagian besar orang mengasosiasikan implementasi demokrasi di lingkungan melalui proses musyawarah dalam membahas berbagai hal. Demokrasi dimaknai ada ketika segala persoalan yang menyangkut kepentingan publik atau hajat hidup orang banyak dibahas bersama dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya. Jika dikaitkan dengan pemahaman demokrasi sebagai musyawarah mufakat terdapat kecenderungan pemilahan, dimana dalam memilih pemimpin, pemilu (voting) adalah yang demokratis, sementara ketika menyelesaikan masalah lainnya, musyawarah adalah langkah yang demokratis.

Terkait voting, mekanisme one man one vote dalam sistem pemilu, merupakan sebuah revolusi besar dan fundamental bagi demokrasi Indonesia sejak tahun 2004. Dalam waktu relatif singkat, 15 tahun, bangsa kita telah menjadi salah satu pelaku demokrasi terbesar di dunia. Tahun 2019 ini, dengan 192 juta pemilih, rakyat Indonesia akan melaksanakan pemilihan langsung presiden/wakil presiden dan lembaga legislatif pada semua level. Kesuskesan pemilu 17 April 2019 nanti akan menjadi tonggak sejarah kiblat baru demokrasi dunia, yaitu pelaksanaan mekanisme one man one vote murni. Sebuah prestasi demokrasi, yang bahkan Amerika Serikat belum lakukan, meskipun dalam banyak hal kita masih harus banyak belajar. Tantangan ada pada kualitas one man one vote itu sendiri. Citra demokrasi akan sangat bergantung dari bagaimana pilihan setiap orang diproduksi. One man one vote hanya akan benar-benar berkualitas jika dibarengi dengan artikulasi politik yang baik dan kualitas SDM pemilih. SDM menjadi kunci agar pemilih (voters) tidak mudah tertarik pada kanal-kanal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, dan sektarianisme, termasuk fenomena vote buying untuk memproduksi suara terbanyak.

Dalam konteks seperti itu, maka voting harus dilandasi pemahaman dan kesadaran untuk memilih orang-orang baik yang akan mampu mewakili seluruh rakyat untuk bermusyawarah mufakat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini. Bukan memilih mereka yang hanya ingin mencapai dominasi mayoritas bagi kepentingan segelintir orang atau kelompok. Memilih voting sebagai satu-satunya jalan terbaik demokrasi pada seluruh proses politik dan kehidupan berbangsa bernegara adalah sebuah jebakan yang dapat mengotak-ngotakkan masyarakat atas dasar kepentingan. Sebaliknya, musyawarah adalah jalan terbaik untuk menyatukan kepentingan seluruh masyarakat. Membangun kesadaran komunal bahwa nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan berpendapat, keberagaman, toleransi, musyawarah mufakat, kekeluargaan, gotong royong, keterbukaan, kerjasama, kolaborasi, persatuan, serta jejaring dan ketahanan sosial, adalah jauh lebih penting dari sekedar mencapai dominasi mayoritas. Upaya memproduksi suara (terbanyak) dengan material kebencian (hatred), kebohongan (hoax), politik uang (money politics), rasisme, serta memandang perbedaan sebagai sebuah kesalahan, hanya akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang akan memimpin dengan cara-cara yang demikian. Kita harus lebih mawas diri terhadap jebakan kepentingan memproduksi suara terbanyak, yang belum tentu menghasilkan pilihan terbaik. Selamat memilih. (*)

Kirim Komentar