15 Apr 2019 09:03
Banyak Perusahaan Tak Beri Pelatihan

Naker Sulut Bakal Disertifikasi

MyPassion
Erny Tumundo

MANADOPOSTONLINE.COM—Untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja Sulawesi Utara (Sulut), pemerintah provinsi (pemprov) bakal mensertifikasi tenaga kerja. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut Erny Tumundo, Minggu (14/4).

 

"Ini adalah upaya Pemprov Sulut untuk menekan anggka penggangguran yang dilakukan antara lain melalui sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja. Dan kita sudah menerapkan. Jadi semua naker di Sulut, sudah harus tersertifikasi. Agar standar keamanan serta kualitas kerja bisa sesuai harapan," tuturnya.

Dirinya mengatakan, hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia (SDM) memiliki kompetensi profesional, bersertifikat dan berintegritas tinggi, sehingga akan meningkatkan produktivitas.

Tumundo membeberkan beberapa pelatihan berbasis kompetensi untuk jurusan mekanik junior mobil, instalasi penerangan, teknisi instalasi listrik, meubelair, LAS SMAW 3 G dan administrasi perkantoran sudah dipersiapkan pihaknya.

"Kami telah melaksanakan kegiatan tersebut di berbagai wilayah. Dan juga kita bekerja sama dengan pihak kementerian. Yang pasti, di tahun ini kita menggenjot agar semua naker di Sulut dapat tersertifikasi. Itu agar SDM naker kita dapat profesional dalam bekerja. Ini juga menjadi langkah awal dalam menyiapkan naker yang mampu bersaing dengan luar negeri," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Buruh Indonesia Perwakilan Sulut Charles Romel mengatakan, dengan menjawab tantangan di masyarakat ekonomi Asean pemerintah harus berusaha meningkatkan kualitas pekerja. Namun terkadang Dinas Tenaga kerja salah dalam melakukan pelatihan. Yaitu mereka biasanya melakukan pada jenis pekerjaan yang kurang tepat.

"Namun ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam mensertifikasi tenaga kerja agar bisa bersaing di era masyarakat ekonomi Asean. Ini juga menjadi tanggung jawab dari perusahan untuk melatih tenaga kerja yang bekerja di perusahannya," ucap Romel.

Dia juga menyayangkan perusahan yang tidak lagi melakukan pelatihan kepada tenaga kerja. Dari pengamatannya, dia menilai perintah undang-undang untuk melatih dan meningkatkan kualitas tenaga kerja sudah tidak dijalankan.

"Memang bukan semua perusahan. Namun rata-rata tidak ada pelatihan terhadap pekerja. Bagaimana akan ada peningkatan kalau semua pihak diam dan membiarkan tenaga kerja belajar secara otodidak. Pemerintah harus kerja keras untuk hal ini, jangan hanya diam dan tidak tepat sasaran dalam melakukan pelatihan," tandasnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar