13 Apr 2019 10:29

Pengadaan Harus Sesuai Kebutuhan, Wagub: Aset Rusak Bakal Diaudit

MyPassion
Steven Kandouw

MANADOPOSTONLINE.COM—Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menegaskan, semua barang yang bakal dilakukan pengadaan harus sesuai kebutuhan. Tidak boleh, menurut Kandouw, ada barang yang masih layak pakai namun sudah digantikan dengan alasan rusak.

"Semua pengadaan baik barang ataupun jasa, harus sesuai dengan kebutuhan. Apalagi khususnya barang. Jangan masih layak pakai, namun sudah dilaporkan rusak. Tidak boleh begitu. Pemanfaatan anggaran harus sesuai kebutuhan. Nanti semua aset yang dilaporkan rusak, akan diaudit. Salah sendiri, jika laporan mengada-ngada. Audit akan dilakukan oleh badan aset dan juga inspektorat," tuturnya.

Kandouw mengatakan, Kepala Pengelola Anggaran (KPA) harus bertanggung jawab penuh atas pengadaan yang dilakukan. Kontrol terhadap semua aset juga, menurutnya, harus dilakukan secara teratur. Nanti jika memang barang tersebut sudah tidak terpakai, baru dilelang. Namun jika sudah rusak total, akan dimusnahkan. Tapi harus melewati proses audit. Karena itu dirinya menyarankan agar perangkat daerah (peda) yang akan melakukan pengadaan harus sesuai kebutuhan.

"Jangan karena ada anggaran, terus belanja ini itu. Lihat kursi atau meja sudah agak tua maka langsung diganti lewat pengadaan. Tidak begitu prosesnya. Nanti akan diaudit. Jika ada peda yang seperti itu, maka KPA yang harus bertanggung jawab. Proses anggaran di Pemprov Sulut kan sudah sangat transparan dan akuntabel. Jadi pemanfaatan juga harus baik. Yang pasti, namanya APBD tetap harus dipertanggungjawabkan. Saya harap para pejabat pengadaan harus benar-benar teliti dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, tetap prudent (hati-hati), dalam melaksanakan tugas," ujarnya.

Petugas pengadaan barang dan jasa juga, menurut Kandouw, sangat berperan penting dalam menjaga kelancaran organisasi pemerintahan. Karena itu, harus menjalankan tugas dengan baik. Apalagi pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang sensitif.

Dan jika tidak dikerjakan secara transparan dan akuntabel serta hati-hati, maka berpeluang penyalahgunaan jabatan. Jika sudah berproses hukum, maka Kandouw mengatakan, pemerintah sudah tidak bisa campur tangan.

"Proses pengadaan harus ada output dan outcome yang jelas. Harus ada sebab akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu pejabat pengadaan harus menjalankan semua proses sesuai dengan aturan," imbuhnya.

Sementara itu, pengamat pemerintah Dr Burhan Niode mengatakan, saat ini proses pengadaan telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam aturan tersebut, Niode menjelaskan, pemerintah pusat telah berupaya keras membuat pengadaan barang yang ada di daerah lebih akuntabel dan tepat sasaran. Dengan adanya peraturan tersebut Niode, mengatakan, peluang untuk pengadaan yang efisien semakin besar. Serta bisa mencegah praktik korupsi.

"Kalau pengadaan yang sesuai kebutuhan, maka memang begitu yang diatur. Bukan penghematan anggaran. Namun harus sesuai dengan asas manfaat dari APBD yakni tepat sasaran. Kalau tidak dibutuhkan, maka tidak boleh ada pengadaan. Begitu juga jika tidak mendesak, tidak boleh dipaksakan. Semua sudah sesuai aturan. Kan saat ini, anggaran pengadaan itu semakin besar setiap tahun. Maka dengan adanya Perpres tersebut, ada upaya efisiensi. Dan ini menurut saya sudah sangat tepat dilakukan pemerintah," kuncinya. (tr-02/can)

Kirim Komentar