09 Apr 2019 08:46
Perputaran Uang Minim, Wagub: Butuh Outcome Berkelanjutan

Jangan hanya Habiskan Dandes

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menegaskan, outcome dana desa (dandes) saat ini masih perlu kerja keras. Menurutnya, input dari dandes seperti infrastruktur dan pengentasan kemiskinan serta pembangunan manusia sudah terlihat. Namun outcome seperti berputarnya uang di masyarakat, masih perlu kerja keras. Ini menurut Kandouw, sangat penting untuk dilakukan.

"Jadi Dandes itu harus memberikan manfaat ke pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dandes jangan sebatas sambilalu, prosesual, teatrikal sebatas menghabiskan dana saja. Ada output tapi tidak ada outcome, peruntukannya harus jelas. Memang dengan Dandes saat ini, jalan sudah bagus, jembatan serta masalah kemiskinan juga turun. Namun alangkah lebih baiknya, jika dana tersebut dapat berputar dan berlangsung secara lama. Jangan hanya menghabiskan, tanpa ada pertumbuhan ekonomi di desa," tuturnya.

Kandouw juga menegaskan, para hukum tua harus memahami substansi diadakanya dandes. Dimana menurutnya, dandes dimaksudkan untuk memotong alur birokrasi, agar dana tersebut dapat cepat sampai ke masyarakat, sesuaikan dengan program pembangunan Presiden RI Jokowi.

Dandes juga ungkapnya, harus digunakan untuk kemakmuran desa. Di sisi lain Kandouw mengakui, efektifitas dandes di Sulut hanya 55 persen. Idealnya adalah dandes harus bergulir sustainable, harus jelas peruntukan dan dirasakan efeknya berjangka panjang bagi masyarakat.

"Yang saat ini harus dikembangkan adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Karena kan, tidak selamanya dandes akan tetap ada. Bisa-bisa kapanpun itu dihentikan. Maka jika efektifitas hanya 55 persen dan dandes dihentikan, maka susahlah semua desa. Jangan sampai ini terjadi. Perangkat desa, harus bisa membuat uang dari dandes ini bergulir secara rutin dimasyarakat. Saya rasa, Bumdes akan mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan Bumdes, uang Dandes ini akan secara rutin berputar di masyarakat. Bukan hanya itu. Lapangan pekerjaan juga bisa tercipta. Saya harap, hukum tua, paham akan outcome yang masih perlu kerja keras ini," ujarnya.

Sementara itu, pengamat pemerintah Dr Maxi Egeten menyarankan, agar prioritas penggunaan dandes pada 2019 lebih difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di desa saat ini sudah optimal. Sehingga pengentasan kemiskinan lewat pemberdayaan ekonomi merupakan tugas penting bagi pemerintah untuk mengawal Dandes agar lebih memiliki asas manfaat.

"Kalau difokuskan untuk infrastruktur itu tidak akan pernah ada cukupnya. Jadi saya sarankan untuk pemberdayaan ekonomi supaya kemampuan desa untuk membangun infrastruktur dengan incomenya bertambah bisa lebih kuat lagi karena potensinya sangat besar. Jadi, kalau ekonominya berhasil, terserah mau bikin apa, karena desa sudah punya dana sendiri. Karena memang saat ini, infrastruktur daerah sudah optimal. Jadi haruslah memutar uang ini ke pemberdayaan ekonomi. Bumdes juga bisa menjadi salah satu yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan," ungkapnya.

Dirinya juga meminta, agar ada evaluasi secara intensif untuk kembali menyerap apa saja yang menjadi kendala dalam pemanfaatan Dandes. Pasalnya, menurut Egeten, semua desa di Sulut sudah harus sejahtera. Karena kucuran dandes terus bergulir untuk infrastruktur dengan mengedepankan sistem padat karya.

Otomatis, uang dari dandes, sudah berputar sejak pembangunan infrastruktur dilakukan. Jadi menurut Egeten, tidak ada alasan bagi perangkat desa untuk menolak ada evaluasi dan pemeriksaan secara ketat pengelolaan dandes. ()

Kirim Komentar