20 Mar 2019 11:52

Urus Izin hanya Hitungan Jam, 15 Kabupaten/Kota Segera Buat MoU

MyPassion
Steven Kandouw

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dalam waktu dekat bakal menyiapkan skema perizinan yang tak memakan waktu lama.

Bahkan perizinan tersebut diyakini bisa selesai hanya dalam hitungan jam. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulut Henry Kaitjily, Selasa (19/3), kemarin.

"Pada 4 April nanti, kita bakal mengundang 15 kabupaten/kota untuk membuat MoU terkait perizinan ekspres. Jadi tahun ini, perizinan ekspres bakal menyasar semua wilayah Sulut. Yang pasti, dengan adanya perizinan ekspres maka proses pembuatan izin sudah tidak lagi memakan waktu lama. Bisa hitungan jam, jika semua berkas para pengurus izin lengkap," tuturnya.

Perizinan ekspres ini, menurut Kaitjily, dikhususkan bagi sektor non strategis. Seperti perizinan rumah makan, izin pengiriman barang, izin perdagangan serta beberapa jenis perizinan lainnya.

Namun bagi perizinan yang membutuhkan kajian ataupun analisis mengenai dampak lingkungan, dirinya mengatakan, harus mengikuti proses dan alur sesuai regulasi.

"Sesuai peraturan gubernur (pergub) kita kan proses perizinan non strategis, jangka waktu paling lama 5 hari. Tapi dengan adanya perizinan ekspres, maka akan diupayakan percepatan di bawah 5 hari. Yang pasti, 15 kabupaten/kota akan menerapkan skema ini. Ini juga menjadi program bersama. Karena itu memang butuh komitmen setiap daerah dalam standar pelayanan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw meminta, semua jenis perizinan di daerah harus dipermudah. Menurutnya, dengan mudahnya proses perizinan, maka nilai investasi bakal meningkat drastis. Kandouw mengatakan, kemudahan sektor perizinan harus bisa diterapkan di 15 kabupaten/kota.

"Pemerintah saat ini sedang menggejot nilai investasi daerah. Karena itu, proses perizinan harus mudah. Tidak boleh berbelit-belit. Namun tentu harus sesuai dengan regulasi. Jika ada dokumen yang tidak lengkap, tentu juga tidak boleh memaksakan. Tapi jangan juga dipersulit," tuturnya.

Dirinya mengatakan, kepala daerah wajib terus mengawasi dan mengevaluasi proses perizinan. Kandouw mengatakan, jika nilai investasi daerah tidak meningkatkan bisa saja faktor penyebab adalah sulitnya perizinan.

"Pemerintah pusat melalui program Pak Jokowi telah mengamanatkan kemudahan dalam proses perizinan daerah. Jangan sampai ada daerah yang tidak sukses. Kan kalau nilai investasi tinggi, kesejahteraan masyarakat juga bakal meningkat drastis," jelasnya.

Saat ini, menurut Kandouw, proses perizinan sudah menggunakan sistem online. Ketika semua dokumen telah lengkap, proses perizinan tidak perlu lagi menunggu sampai berhari-hari dan membuat investasi daerah melemah. Akan ada sanksi bagi oknum jika memang dengan sengaja mempersulit investasi daerah.

"Kalau memperhambat perizinan. Berarti tidak membuat investasi meningkatkan. Ya dampaknya bagi kemajuan daerah. Tentu langsung berikan saja sanksi bagi oknum tersebut. Tidak bisa kita bekerja sama membangun daerah jika ada oknum yang tidak mendukung investasi. Ini harus menjadi perhatian serius. Saya harap tahun ini nilai investasi di 15 kabupaten/kota dapat meningkat drastis," tandasnya. (tr-02/can)

 

 

Kirim Komentar