16 Mar 2019 09:37

Tingkatkan Investasi, Perda Zonasi Digenjot

MyPassion
Ricky Toemandoek

MANADOPOSTONLINE.COM—Untuk meningkatkan investasi di daerah, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) sedang menggenjot pembuatan peraturan daerah (perda) terkait zonasi.

Pasalnya, saat ini sudah ada banyak investor yang masuk untuk melakukan penataan wilayah laut namun masih terkendala dengan tidak adanya Perda Zonasi. Hal itu dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Ricky Toemandoek, Jumat (15/3).

"Kita mendorong Perda ini segera terbentuk, karena untuk meningkatkan nilai investasi daerah. Memang saat ini, banyak investor yang datang untuk melakukan penataan wilayah pesisir namun terkendala dengan belum adanya perda. Karena itu, Perda Zonasi ini wajib kita buat. Selain melakukan peningkatan investasi, dalam perda juga ada zona larangan yang tidak bisa dilakukan pembangunan. Agar seimbang, dan tidak membuat kerugian pada masyarakat dan daerah," ungkapnya.

Toemandoek juga mengatakan, dalam pembentukan perda ini Pemprov Sulut selalu melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Agar supaya Pemprov selalu melakukan pembahasan setiap ada investor yang akan masuk. Di situ, menurutnya, peran badan koordinasi memberikan rekomendasi soal apakah sudah layak untuk penataan ruang atau tidak. Kalau sudah, maka perijinan terpadu yang mengurus izin.

"Kita selalu memberikan rekomendasi agar semua sesuai dengan perda. Tidak boleh sembarangan. Semua instansi yang terkait harus terlibat sebelum investor masuk ke lokasi dan membangun di situ," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ronald Sorongan mengatakan, dalam membentuk perda ini, pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melihat peta laut. Sistem kegiatan nelayan juga, menurutnya, telah diatur. Yakni mana zona budidaya serta penangkapan.

Sorongan menegaskan, selama perda belum disahkan, pemerintah juga tidak mengizinkan ada izin reklamasi yang dikeluarkan. Kecuali sudah ada izin yang telah keluar di beberapa tahun lalu.

"Jadi harus menunggu dulu perda zonasi baru bisa dikeluarkan izin reklamasi. Yang baru akan dimulai penimbunan, kita stop dulu. Apalagi hanya izin bupati dan wali kota. Harus dibekukan dulu sebelum perda ini keluar. Itu yang kita terapkan dalam proses pembentukan dan pengesahan perda. Jadi kita kerja keras dalam membuat perda tersebut," tuturnya.

Jelasnya, sesuai ketentuan dari perda zonasi ini, tidak ada laut yang statusnya kabupaten/kota. Semua diatur sesuai perda dan peta standar yang mengikuti sesuai peraturan nasional.

"Perda ini juga dibuat dalam mendorong kepentingan investasi. Sekarang mereka sudah banyak yang datang untuk ingin menata wilayah pesisir. Namun itu tidak sembarang, ada lokasi-lokasi yang tidak bisa direklamasi seperti lokasi pariwisata, penangkapan ikan serta wilayah konserfasi lainnya. Itu sudah kita atur dalam Perda Zonasi," ungkapnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar