16 Mar 2019 09:35

Rapel Kenaikan Gaji Tunggu PP, Pemerintah: Anggaran Tak Jadi Masalah

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal segera berlaku. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut Gammy Kawatu, Jumat (15/3).

"Informasi yang kita dapat, PP sudah ada. Dan sudah akan disampaikan ke daerah. Kita tinggal menunggu saja itu diberikan. Saya juga sudah instruksikan ke staf untuk segera mencari PP tersebut. Karena memang kan harus dipelajari secara saksama. Besarannya sudah jelas, yakni lima persen," tuturnya.

Kawatu mengatakan, PP tersebut bakal diberikan bersamaan dengan pedoman pembayaran gaji PNS. Dan itu menurutnya, kemungkinan akan mengakumulasi gaji PNS terhitung sejak Januari lalu. Namun dirinya belum bisa memastikan kapan PP tersebut sampai ke daerah.

"Kan dalam APBD 2019 itu sudah mengakumulasikan kenaikan gaji PNS sebesar lima persen. Jadi kemungkinan, akumulasi kenaikan gaji sudah dari Januari. Dan informasi yang kita terima, pambayaran akan dilakukan pada April nanti. Namun untuk memastikan, harus ada pedoman khusus," imbuhnya.

Dirinya mengatakan, untuk masalah anggaran di Pemprov Sulut, tidak menjadi masalah. Pasalnya, sudah ada Rp 50 miliar yang dialokasikan pemerintah untuk pembayaran gaji PNS.

"Kalau berbicara anggaran, semua sudah final. Anggaran sudah siap. Kita alokasikan Rp 50 miliar untuk kenaikan gaji PNS sebesar lima persen. Karena itu, jika PP sudah sampai ke kita, maka penerapan kenaikan gaji sudah akan langsung kita lakukan. Yang pasti saat ini, kita sedang menunggu kepastian waktu pembayaran," ujarnya.

Sementara itu, pemerhati pemerintahan Dr Alfons Kimbal mengatakan, dengan naiknya gaji PNS maka otomatis membuat APBD dengan belanja pegawai meningkat. Kimbal menilai, belanja pegawai Sulut di tahun ini akan naik drastis. “Jika itu tidak diimbangi dengan kinerja yang maksimal, maka itu sia-sia saja. Kan belanja pegawai tahun lalu untuk Pemprov sendiri naik. Kalau tidak salah, hampir 50 persen. Apalagi dengan masuknya guru SMA dan SMK, membuat belanja pegawai pemprov langsung naik tinggi. Apalagi dengan kenaikan gaji sebesar lima persen. Dan rata-rata 15 kabupaten/kota juga tinggi. Jadi saya harap, dengan naiknya belanja pegawai tahun ini, maka kinerja pelayanan publik juga harus ditingkatkan," ucapnya.

Ia mengatakan, APBD di 15 kabupaten/kota serta Pemprov akan dibebankan dengan kenaikan gaji jika pendapat daerah kurang. Daerah, menurut Kimbal, jangan bergantung dengan suntikan dana dari pemerintah pusat.

"Walaupun ada dana dari pusat untuk pembiayaan gaji, namun tetap itu akan menjadi beban jika pendapatan daerah kurang. Kan pengeluaran belanja ini bukan hanya untuk PNS, ada juga untuk THL. Kan rata-rata semua daerah sedang fokus dengan pembangunan. Maka itu harus diimbangi dengan perencanaan yang matang untuk tahun depan. Jika perencanaan alokasi tidak matang, bisa saja ada gaji yang tertunda," sebutnya.

Namun dirinya menilai, dengan dinaikannya gaji tersebut maka sudah ada pertimbangan yang matang terhadap keuangan negara. Karena menurutnya, pemerintah juga tidak mungkin membebani keuangan negara untuk gaji PNS. Apalagi dengan penerimaan negara yang belum mencapai target. (tr-02/can)

Kirim Komentar