15 Mar 2019 10:09

Evaluasi Serapan ABPD Ketat, Berpotensi Tak Ditambah di Perubahan

MyPassion
Gammy Kawatu

MANADOPOSTONLINE.COM—Evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 15 kabupaten/kota bakal ketat. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Gamy Kawatu, Kamis (13/9), kemarin.

 

"Sesuai aturan mereka ini wajib untuk melakukan evaluasi terhadap serapan APBD. Dan itu akan dievaluasi oleh tim yang tergabung dari beberapa perangkat daerah (peda) mulai dari Bappeda sampai keuangan. Jadi kita sarankan, agar evaluasi serapan ini sudah bisa juga dilakukan dari sekarang. Dan harus dilakukan secara ketat," tuturnya.

Menurut Kawatu, jika sudah dilakukan saat ini, maka pada Oktober nanti evaluasi serapan langsung akan diintensifkan. Lanjutnya, dalam evaluasi kegiatan 2019, tim akan melakukan dengan teliti apakah sesuai dan tepat sasaran atau tidak. Jika kegiatan tersebut dinilai tim tidak cocok dan tanpa asas manfaat, maka anggaran dalam APBDP tidak akan ditambahkan bagi peda bersangkutan.

"Kita akan sangat ketat melakukan evaluasi. Itu akan kita lihat, cocok atau tidak kegiatan dengan anggarannya. Kalau tim merasa tidak cocok, maka tentu kegiatan dan anggaran yang sama tidak akan diulangi dalam APBDP. Yang utama itu, semua kegiatan 2019, harus mengutamakan asas manfaat kepada masyarakat. Karena APBD 2019 harus sepenuhnya dirasakan masyarakat di wilayahnya," terangnya.

Sementara itu, pengamat pemerintah Welly Waworundeng mengkritisi soal kebiasaan perencanaan kegiatan dalam APBD. Menurutnya, ada kabupaten/kota yang hanya mencari mudah, dengan mengganti tanggal serta tahun dalam kegiatan APBD sebelumnya.

"Itu kita temui di lapangan. Ternyata ada yang cari gampang. Jadi kegiatan yang sama, hanya diganti tanggal dan tahunnya. Dan itu kembali diterapkan dalam APBD yang baru. Ini kan kan sama sekali tidak masuk dalam asas manfaat APBD. Masalahnya kegiatan yang sama, diulang setiap tahun. Namun tidak ada perkembangan. Hanya merugikan anggaran," sebutnya.

Waworundeng mengatakan, jangan sampai masalah mengulang kegiatan ini terjadi di APBD 2019. Tentunya harus ada inovasi baru yang diterapkan semua peda dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan. (tr-02/can)

Kirim Komentar