14 Mar 2019 15:48

Gaji Naik, Kades-Perangkat Desa di Minahasa Dituntut Tingkatkan Kinerja

MyPassion
Jeffry Sajow

MANADOPOSTONLINE.COM—Kepala desa (kades) serta perangkat kian diperhatikan pemerintah pusat. Diketahui Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2019, yang menjadi payung hukum bagi gaji perangkat desa agar setara dengan pegawai negeri sipil (PNS) Golongan II A.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Jeffry Sajow SH mengatakan, gaji atau penghasilan yang akan diberikan kepada Hukum tua dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

"Kita masih akan membahas berapa gaji untuk Hukum Tua dan perangkat Desa di Minahasa. Karena berdasarkan aturan yang baru, Kepala Daerah yang akan menentukan berapa gaji tetap Kumtua serta perangkat desa di wilayahnya,” jelas Sajow Rabu (13/3) kemarin.

Lanjut dijelaskannya, tugas hukumtua adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara dalam pelaksanaan tugasnya, hukum tua itu punya kewenangan.

"Yakni memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, dan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Untuk itu Hukumtua diminta bekerja dengan benar dalam pelayanan kepada msyarakat. Sementara kalau ada perangkat atau Sekretaris Desa yang sudah tidak sejalan dengan Hukum Tua atau pemerintah, lebih baim dipecat Saja,” jelasnya.

Terpisah, Asisten I Pemkab Minahasa Denny Mangala mengatakan, tentu setelah gaji dinaikkan oleh Pemerintah, diharapkan Hukumtua dan perangkat dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintahan desa. "Terutama dalam melayani masyarakat, mensolusikan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat serta memacu pembangunan di desa melalui pengelolaan dana desa dengan transparan dan akuntabel," tegasnya.

Perlu diketahui, sesuai aturan yang baru, besaran penghasilan tetap hukumtua paling sedikit Rp 2.426.640,- atau setara 120 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II A. Sementara besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420,- atau setara 110 persen dari gaji pokok PNS II A. Dan besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,- setara 100 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II A.(tr-03/gnr)

Kirim Komentar