13 Mar 2019 08:57

PP Sudah Diteken Jokowi, Ribuan Kades Sulut Terima Gaji Setara PNS

MyPassion

Dilanjutkan JK, dana untuk menaikkan gaji kepala desa dan perangkatnya diambil dari dana desa yang naik setiap tahunnya. Untuk itu dana desa pun dipakai untuk kesejahteraan perangkat desa. Pembahasan kenaikan gaji untuk kepala desa dan perangkatnya memakan waktu yang lama karena kenaikan itu perlu ada aturannya.

“Ada PP, ada apa, macam-macam. Dan juga mencocokkan anggaran. Itu sesuai atau tidak, yang perlu diperbaiki dan sebagainya,” ucapnya.

Diharapkan kenaikan gaji tersebut dapat mengurangi prilaku korupsi bagi kepala desa dan perangkatnya. “Setidak-tidaknya pegawai (desa) itu bekerja fokuslah,” imbuhnya. Demikian halnya dengan rencana kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen dalam waktu dekat. JK memastikan kenaikan tersebut sudah direncanakan sebelumnya. “Tidak (bermuatan politis), itu rutin saja,” tandas JK.(tr-02/gnr)

Aturan Baru Upah Perangkat:

1. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

2. Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan.

a. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.

b. Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.

c. Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.

3. Pasal 81 Ayat (3); Dalam hal ADD tidak mencukupi mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain dandes.

4. Pasal 81A; penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan sejak peraturan pemerintah ini mulai berlaku.

5. Pasal 81A; Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai Januari 2020.

 

123
Kirim Komentar