13 Mar 2019 08:57

PP Sudah Diteken Jokowi, Ribuan Kades Sulut Terima Gaji Setara PNS

MyPassion

Sementara itu, pengamat pemerintahan Sulut Dr Burhan Niode mengatakan, kekuatan anggaran negara harus benar dipastikan untuk menerapkan kenaikan gaji tersebut. Menurutnya, perangkat desa menang sudah selayaknya menerima kebaikan gaji. Namun harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Yakni pelayanan di desa harus maksimal.

“Saya rasa memang perlu untuk dinaikkan. Namun harus diimbangi dengan kinerja yang maksimal. Jika sudah naik gaji, namun pelayanan masih sama maka ini tidak ada artinya. Pemerintah juga menurut saya, harus berpikir keras. Apakah ini sifatnya urgen atau tidak. Jangan sampai dengan kenaikan gaji ini membuat anggaran membengkak. Dan ketika tidak dinaikkan membuat perangkat desa sengsara. Jadi penundaan karena evaluasi saat ini menurut saya tepat," ucapnya.

Niode juga menilai, bukan hanya pemerintah pusat yang mengucurkan anggaran buat perangkat desa. Namun jika diberikan melalui mekanisme dana sharing, maka anggaran tidak terlalu berat. Apalagi saat ini banyak daerah yang belanja pegawai lebih dominan dari belanja langsung. Karena itu, pertimbangan-pertimbangan seperti ini wajib dilakukan pemerintah.

"Anggaran belanja pegawai sekarang kan tinggi. Bahkan hampir semua daerah. Berarti kebutuhan personil ketimbang pembangunan dengan ditandai dengan belanja langsung. Masih lebih tinggi belanja pegawai. Jika terus menggunakan APBN maka saya bikin akan sangat berat. Gaji PNS juga kan naik. Dan menggunakan DAU. Ini luar biasa jika anggaran tidak terbeban. Jadi saya usulkan, agar ada dana sharing untuk membiayai gaji perangkat desa. Walaupun 80 persen dari APBN dan 20 dari APBD, menurut saya masih bisa dilakukan," tandasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) memastikan kebijakan pemerintah menaikkan gaji kepala desa, perangkat desa, hingga PNS tak ada hubungannya dengan politik di Pilpres 2019. JK lalu menanyakan pihak yang menilai kebijakan tersebut politis.

"Ini kan Pilpres 5 tahun sekali, ya emangnya mendekati Pilpres tidak boleh ada keputusan? Nggak kan?" ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/3) dikutip dari detik.

JK mengatakan pemerintah tetap harus tetap harus berjalan salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan, meskipun di tahun politik jelang Pemilu 2019. Kebijakan tersebut baru diteken Presiden Joko Widdo (Jokowi) menjelang Pilpres hanyalah kebetulan. Hal ini karena ada proses pembahasan yang panjang untuk kebijakan tersebut. "Bahwa waktunya mendekat ya baru selesai proses (pembahasan)," katanya.

123
Kirim Komentar