12 Mar 2019 10:32

Pimpinan BSG Dievaluasi Hingga April, Ini Kritikan Kepala Daerah

MyPassion
Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama sejumlah kepala daerah di sela-sela RUPS Bank SulutGo, Senin (11/3) kemarin. (GRADY KAKAMBONG/MP)

MANADOPOSTONLINE.COM—Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG), resmi dimulai Senin (11/3). Pantauan Manado Post, pukul 11.30 WITA agenda membahas tentang performa Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini dimulai.

Bersamaan dengan datangnya Pemegang Saham Pengendali Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Sebelumnya, terpantau sejumlah kepala daerah telah lebih dulu sampai.

Seperti, Sekretaris Kabupaten Minahasa Utara Jemmy Kuhu, Wakil Wali Kota Manado Mor Bastian, Bupati Boltim Sehan Landjar, Bupati Kotamobagu Hj Tatong Bara, serta sejumlah pimpinan dari perwakilan provinsi dan kabupaten di Gorontalo.

Sesuai dengan agenda awal. Pelaksanaan RUPS dijadwalkan untuk membahas kinerja BSG sepanjang Tahun 2018. Meski begitu, raut wajah para kepala daerah (Kada, red) nampak kurang bahagia. Usut punya usut, banyak diantara mereka yang kurang puas dengan kinerja Jeffry Dendeng cs.

Pasalnya, usai melakukan pemangkasan anggaran demi efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Kenyataan di atas kertas, kinerja BSG sepanjang tahun lalu masih di bawah harapan. Tak pelak, wacana penyegaran di tubuh BSG pun kencang terdengar.

“Bayangkan, kualitas kredit BSG itu 89 persennya didominasi PNS sisanya 9 persen untuk produktif. 2 persennya lagi itu gabungan semua jenis transaksi saja. Artinya apa? BSG saat ini tak lebih bermain di zona yang itu-itu aja. PNS seolah dijadikan sapi perah, yang benefitnya dibagi-bagi ke daerah lagi. Cobalah, berkreasi dan berinovasi,” ungkap Bupati Boltim Sehan Landjar.

“Kalau bisa ke depannya jangan pilih calon pengurus BSG dari eksternal bank. Orang dalam sajalah, biar lebih paham akan situasi dan kondisi. Tak perlu penyesuaian lagi,” tambahnya lagi.

Lanjut dia, ketidakmampuan jajaran pengurus memaksimalkan kinerjanya, diduga karena kurang harmonisnya hubungan antar pemilik saham dengan pihak direksi dan komisaris. Selain itu, keputusan korporasi yang memotong serta meniadakan hak pegawainya, disinyalir kurang memberikan effort lebih bagi pegawai di daerah untuk lebih keras lagi dalam bekerja.

Padahal, semangat dan cita-cita BPD harusnya menjadi motor penggerak roda ekonomi dan pembangunan. “Kalau bisa bunga kredit ke PNS itu diturunkan lagi, BSG jangan jadi tengkulak!,” sahut Bupati Mitra James Sumendap yang hadir dan memilih berbusana casual ini.

123
Kirim Komentar